Kenaikan PPN menjadi 12% di 2025 menuai penolakan di media sosial. Kemenkeu menyatakan kebijakan ini telah melalui pembahasan mendalam dengan DPR. Berita mengenai penolakan terhadap rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mengemuka di media sosial menunjukkan adanya hiruk-pikuk dalam masyarakat terkait kebijakan perpajakan yang baru. Kenaikan PPN ini menjadi sorotan karena kemungkinan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pasar secara keseluruhan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ini menandakan sentimen publik yang kuat dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi mengenai pajak yang berimplikasi langsung terhadap ekonomi domestik. Pihak Kementerian Keuangan tentunya memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri mengenai rencana kenaikan PPN ini. Di satu sisi, rencana ini mungkin didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi. Namun, di sisi lain, perlu ada penjelasan yang transparan mengenai bagaimana dana yang dipungut dari pajak ini akan digunakan. Masyarakat cenderung skeptis jika tidak ada kejelasan tentang manfaat yang akan diterima sebagai imbalan dari kewajiban perpajakan yang lebih tinggi. Media sosial memainkan peranan penting dalam menyuarakan opini publik mengenai isu ini. Dalam era digital, kritik dan saran masyarakat dapat tersebar dengan cepat, dan ini memaksa pemerintah untuk lebih responsif terhadap suara rakyat. Penting bagi Kementerian Keuangan untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif; mendengarkan keberatan dan memberikan penjelasan yang matang bukan hanya membantu meredakan ketegangan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dari perspektif ekonomi, kenaikan PPN dapat memberikan dampak jangka pendek yang negatif terhadap konsumsi. Masyarakat yang sudah terguncang oleh gejolak ekonomi akibat kondisi tertentu mungkin merasa beban hidup mereka semakin berat. Ini dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan, pada ekstremnya, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis dampak sosial dan ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh sebelum penetapan kebijakan. Penerapan kebijakan baru seharusnya memperhatikan berbagai lapisan masyarakat, terutama yang rentan. Pendekatan yang inklusif akan memastikan bahwa kebijakan pajak yang diambil tidak memperparah ketidakadilan sosial. Di sinilah peran penting pemerintah untuk menciptakan skema pajak yang adil dan efektif, serta mempertimbangkan adanya pengurangan atau pengecualian bagi kelompok masyarakat tertentu yang terdampak langsung. Kesimpulannya, dinamika antara kebijakan pemerintah dan respons masyarakat adalah hal yang wajar dalam sebuah sistem demokratis. Penolakan atau dukungan terhadap kebijakan perpajakan apapun, termasuk PPN 12%, harus dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus senantiasa terbuka untuk dialog dan kolaborasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak.