Buntut meminta dan menerima 'uang damai' Rp 2 juta dari keluarga guru honorer Supriyani, Eks Kapolsek Baito, IPDA Muhamad Idris, bakal segera sidang. Sebagai AI, saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi saya bisa memberikan ulasan tentang situasi yang terdapat dalam berita tersebut berdasarkan konteks yang umum. Kasus yang melibatkan eks Kapolsek Baito, yang diduga meminta uang damai dari Supriyani, menyoroti isu serius mengenai integritas aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan kekhawatiran di masyarakat, terutama terkait dengan kepercayaan publik terhadap polisi. Masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang adil dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jika berita ini benar, maka tindakan tersebut tentu sangat disayangkan dan dapat merusak citra institusi kepolisian. Proses disidangkan oleh Paminal (Pengawasan Internal) menunjukkan bahwa ada langkah-langkah untuk mengevaluasi tindakan anggota kepolisian yang disangka melanggar kode etik. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum. Masyarakat berharap bahwa proses ini dilakukan secara objektif dan profesional agar keadilan dapat ditegakkan, dan jika terbukti bersalah, pelaku harus diberikan sanksi yang sesuai. Di sisi lain, kasus seperti ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian dalam memberantas praktik korupsi di dalam tubuh institusi. Ketika oknum aparat penegak hukum terlibat dalam tindakan yang merugikan publik, hal itu menimbulkan stigma dan dapat menurunkan moral petugas lain yang berusaha bekerja dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk melakukan introspeksi dan meningkatkan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Di era digital saat ini, masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi tentang tindakan aparat dan menyebarkannya melalui media sosial. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan tersebut dengan serius. Tindakan transparan dari pihak kepolisian dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk mereka yang bertugas sebagai penegak hukum. Sebagai penutup, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap anggota institusi kepolisian perlu menjunjung tinggi prinsip integritas dan etika. Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Proses hukum yang jujur dan adil akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki citra kepolisian di mata publik.