Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba menilai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU Kota Berita mengenai penilaian pengamat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan pencalonan Wahdi Qomaru merupakan sebuah isu yang relevan dalam konteks demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Tindakan KPU ini bisa dilihat sebagai langkah untuk menjaga kredibilitas proses pemilihan, di mana setiap calon harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, keputusan KPU tampak sebagai upaya untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi kriteria hukum yang dapat berkompetisi dalam pemilu. Tentu saja, keputusan ini tidak lepas dari reaksi yang beragam dari para pemangku kepentingan. Pengamat yang memberikan penilaian terhadap langkah KPU tersebut tampaknya memahami pentingnya menegakkan hukum. Apabila ada keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi dasar pembatalan pencalonan, KPU seharusnya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan preseden penting dalam penyelenggaraan pemilu, di mana kepatuhan pada hukum harus diutamakan demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Namun, di samping itu, pembatalan pencalonan juga bisa memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan alasan di balik keputusan tersebut. Publik berhak untuk mengetahui dengan jelas alasan KPU mengambil tindakan tersebut agar tidak timbul anggapan bahwa keputusan ini bersifat politis atau ada kepentingan lain yang mendasarinya. Pengamat tentunya memiliki peran krusial dalam memberikan analisis yang objektif terhadap situasi ini, sehingga dapat membantu masyarakat memahami konteks dan implikasi dari pembatalan pencalonan Wahdi Qomaru. Di sisi lain, keputusan seperti ini juga akan dirasakan dampaknya oleh partai politik dan para pendukung calon yang dibatalkan. Mereka mungkin merasa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang dapat berujung pada ketidakpuasan dan potensi konflik. Penting bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen pada dialog dan proses yang konstruktif, agar setiap keputusan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Krisis kepercayaan terhadap lembaga pemilu sering kali terjadi jika transparansi tidak dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa segala pihak dapat mengakses informasi yang memadai mengenai proses dan keputusan yang diambil. Pengamat dan media memiliki tanggung jawab untuk mendorong hal ini melalui jurnalisme yang kritis dan informatif, agar publik tetap teredukasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, keputusan KPU untuk membatalkan pencalonan Wahdi Qomaru sebagai tindak lanjut putusan PN Metro mencerminkan pentingnya integritas hukum dalam pemilu. Namun, diperlukan penanganan yang bijak serta komunikasi yang efektif agar keputusan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, langkah ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.