Komisioner KPU Metro priode 2024-2029 resmi diumumkan, Kamis (21/11/2024). Dari lima komisioner KPU Metro terpilih tak ada satu petahanapun yang Berita mengenai pembatalan pencalonan Wahdi Qomaru yang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada pergantian komisioner KPU adalah isu yang menarik dalam konteks hukum pemilu di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, pencalonan dalam pemilihan umum adalah proses yang sangat penting, dan setiap keputusan terkait hal ini akan memiliki dampak signifikan baik bagi calon, partai politik, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, penting untuk mencermati alasan di balik pembatalan pencalonan tersebut. Jika pembatalan itu dilakukan berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada, maka hal ini harus dihormati. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, baik dari KPU, partai politik, maupun calon, harus mematuhi ketentuan hukum yang ada untuk menjaga integritas pemilu. Namun, jika ada indikasi bahwa pembatalan itu bersifat diskriminatif atau tidak berdasarkan alasan yang objektif, maka hal ini perlu menjadi perhatian dan mendapatkan sorotan publik. Di sisi lain, pernyataan bahwa pembatalan tersebut tetap berlaku meskipun terjadi pergantian komisioner KPU juga menunjukkan stabilitas sistem hukum yang ada. Hal ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil sebelumnya harus tetap dihormati dan tidak bisa diubah hanya karena adanya pergantian kepengurusan, yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bahkan, pergantian komisioner KPU seharusnya menjadi momentum bagi lembaga tersebut untuk melakukan evaluasi dan introspeksi mengenai berbagai keputusan yang diambil sebelumnya. Jika ada keputusan yang dinilai tidak tepat, maka seharusnya KPU yang baru melakukan perbaikan dan langkah-langkah yang lebih baik ke depan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Selain itu, kita perlu memperhatikan dampak dari keputusan ini terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika masyarakat merasa bahwa sistem pemilu tidak adil atau terdapat ketidakpastian, maka hal ini dapat mengurangi minat dan kepercayaan mereka dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga komunikasi dan memberikan klarifikasi yang memadai tentang proses pemilu dan keputusan yang diambil oleh KPU. Secara keseluruhan, isu ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan suara rakyat dan mendemonstrasikan komitmen terhadap prinsip demokrasi. Pembatalan pencalonan dan respons terhadapnya harus ditangani dengan hati-hati agar menjamin kepercayaan publik dalam proses pemilihan umum yang berlangsung.