Anggota DPRD Lampung, Hanifal mengimbau ASN tak terlibat dalam kampanye Pilkada 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berita mengenai imbauan DPRD Lampung untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) agar tetap netral dan tidak menghasut masyarakat jelang Pilkada 2024 mencerminkan upaya penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Netralitas ASN adalah fondasi yang vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Dengan adanya imbauan ini, harapannya adalah bahwa ASN tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga berperan sebagai penyambung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa menjadi alat kepentingan politik tertentu. Imbauan dari DPRD ini juga sangat relevan mengingat potensi gejolak yang sering muncul menjelang pemilihan daerah. Dalam situasi politik yang sering kali panas, ASN yang tidak netral dapat berkontribusi pada polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan serta menghambat upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesadaran kolektif dan kepatuhan ASN terhadap kode etik serta aturan yang berlaku harus ditingkatkan agar pengaruh negatif dari politik praktis bisa diminimalisir. Selanjutnya, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak dalam mendukung imbauan dari DPRD ini. Misalnya, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya netralitas dalam aparatur publik. Sosialisasi yang efektif dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa ASN adalah pelayan publik yang harus bebas dari afiliasi politik, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa prasangka. Namun, meskipun imbauan tersebut sudah dikeluarkan, tantangan tetap ada. Keterlibatan ASN dalam politik sering terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta sanksi tegas bagi ASN yang melanggar imbauan ini. Hal ini tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan netralitas. Selain itu, integritas dan profesionalisme ASN juga perlu didukung dengan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menghadapi situasi-situasi politik yang dinamis. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya netralitas bukan hanya berdampak pada pelaksanaan Pilkada, tetapi juga pada reputasi pemerintah sebagai penyelenggara yang fair dan adil. Penting juga bagi masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih dalam proses demokrasi. Mengedukasi masyarakat tentang bagaimana ASN seharusnya berperan dapat mengurangi potensi konflik. Masyarakat yang kritis dan berpengetahuan akan lebih mampu mendeteksi kejanggalan dan penyimpangan yang mungkin terjadi, termasuk tindakan ASN yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Secara keseluruhan, imbauan DPRD Lampung menjadi salah satu langkah proaktif untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Kedepannya, semua pihak harus berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan pemilihan yang bebas, adil, dan transparan demi tercapainya demokrasi yang berkualitas.