Pengamat politik FISIP Unila Darmawan Purba menyebut, keputusan KPU Metro membatalkan Wahdi-Qomaru Zaman merupakan tindak lanjut dari putusan PN Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita yang berjudul 'Pengamat Unila Sebut Pembatalan Wahdi-Qomaru Sesuai Aturan'. Dalam konteks pembatalan pasangan calon Wahdi-Qomaru, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dasar hukum yang melatarbelakanginya. Jika pengamat dari Universitas Lampung (Unila) menilai bahwa pembatalan tersebut sesuai dengan aturan, hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam proses pemilihan umum. Setiap tahapan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam demokrasi. Pembatalan ini bisa jadi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua calon memenuhi syarat yang telah ditentukan. Di satu sisi, tindakan pembatalan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kualitas demokrasi, di mana setiap calon diharuskan memiliki kredibilitas dan tidak memiliki masalah hukum yang berpotensi memengaruhi integritas pemilihan. Namun, di sisi lain, jika pembatalan ini dianggap tidak adil atau tidak transparan, bisa menimbulkan protes dari pendukung pasangan calon yang dibatalkan. Sangat penting bagi pihak penyelenggara untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik pembatalan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, situasi ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan politik di masyarakat. Banyak pemilih yang mungkin tidak sepenuhnya memahami proses hukum di balik pembatalan calon. Oleh karena itu, edukasi mengenai mekanisme pemilihan, termasuk proses verifikasi dan syarat-syarat calon, sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang simpang siur. Ini juga bisa menjadi momentum bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menggencarkan kampanye sosialisasi tentang pentingnya integritas dalam pemilihan umum. Selain itu, fenomena seperti ini menunjukkan dinamika politik yang selalu berkembang dan berpotensi memengaruhi strategi kampanye dari calon lain. Pasangan calon yang tetap maju harus mempertimbangkan efek dari pembatalan ini serta merumuskan strategi yang lebih bersih dan transparan untuk memenangkan hati pemilih. Ini juga merupakan pengingat bagi seluruh calon untuk senantiasa menjaga komitmen terhadap aturan dan hukum. Secara keseluruhan, berita tentang pembatalan pasangan calon Wahdi-Qomaru perlu ditanggapi secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Evaluasi dari pengamat Unila yang menyatakan bahwa pembatalan tersebut sesuai aturan patut diapresiasi, namun diperlukan ruang dialog lebih lanjut antara pihak penyelenggara, calon, dan masyarakat agar pemilihan di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih demokratis.