Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan menyebut hal itu merupakan strategi pihaknya untuk mengumpulkan keterangan. Berita mengenai penembakan AKP Ulil Ryanto oleh oknum polisi di Sumatera Barat tentunya menggugah banyak perhatian dan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Penjelasan dari Polda Sumbar yang menyatakan bahwa oknum polisi tidak diborgol karena dianggap kooperatif setidaknya memberikan gambaran awal mengenai penanganan kasus ini. Namun, keputusan tersebut patut dipertanyakan, mengingat situasi yang melibatkan aparat penegak hukum seharusnya diperlakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga kepercayaan publik. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kasus yang melibatkan anggota kepolisian merupakan isu sensitif yang dapat mempengaruhi citra institusi kepolisian secara keseluruhan. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum, terutama yang berasal dari lingkungan internal kedinasan, bisa memperparah skeptisisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Jika seorang polisi yang terlibat dalam tindakan kriminal tidak diberikan perlakuan yang seharusnya, misalnya dengan diborgol, ada risiko munculnya persepsi bahwa ada 'perlakuan istimewa' bagi mereka yang berasal dari institusi yang sama. Selanjutnya, keputusan untuk tidak memborgol oknum polisi tersebut bisa mengindikasikan adanya keinginan untuk memperlihatkan sikap manusiawi dan fair dalam penegakan hukum. Namun, dalam konteks ketidakadilan yang sering terjadi, tindakan ini bisa diinterpretasikan sebagai kurangnya ketegasan oleh pihak berwenang. Masyarakat berhak untuk melihat penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, terutama ketika yang terlibat adalah anggota institusi yang seharusnya menjalankan tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Di sisi lain, langkah Polda Sumbar untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut adalah langkah yang baik untuk menjaga transparansi. Transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. Namun, penjelasan tersebut tidak hanya harus berhenti pada ungkapan; harus ada bukti nyata dari penegakan hukum yang adil yang ditunjukkan kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kekecewaan lebih lanjut. Lebih jauh, kejadian ini seharusnya menjadi momen introspeksi bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur internal dan mekanisme pengawasan. Buruknya citra kepolisian sering kali disebabkan oleh tindakan segelintir oknum, namun lembaga tersebut harus bertanggung jawab secara keseluruhan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif tentang etika profesi kepolisian juga perlu menjadi perhatian, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, harapannya adalah agar Polda Sumbar dan institusi kepolisian secara umum dapat belajar dari insiden ini untuk meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum yang lebih baik. Ke depan, penegakan hukum harus selalu mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar masyarakat dapat kembali percaya pada lembaga yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban.