Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas di tangan rekannya sendiri, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar. Berita mengenai insiden tembak-tembakan antara polisi di Polres Solok Selatan yang diduga terkait dengan praktik tambang ilegal adalah sebuah cerminan kompleksitas permasalahan yang melibatkan hukum, keamanan, dan sumber daya alam. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketegasan dalam penegakan hukum terkait pertambangan dan perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika penegakan hukum bisa terjebak dalam konflik internal, seperti yang terjadi di Polres ini, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Tambang ilegal memang seringkali menjadi sumber berbagai macam permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, praktik korupsi, dan kekacauan sosial. Dalam konteks ini, insiden di Polres Solok Selatan dapat dianggap sebagai puncak dari berbagai masalah yang mengakar. Jika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum malah terlibat dalam praktik tambang ilegal, maka ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang lebih besar. Keberadaan tambang ilegal sering kali melibatkan jaringan yang rumit dan tidak jarang melibatkan sejumlah pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Selain itu, insiden ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam struktur pengawasan terhadap kegiatan tambang. Langkah-langkah yang lebih efektif dan terintegrasi harus diambil untuk memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan berada dalam tata kelola yang sah. Ini melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sebuah sistem yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks yang lebih luas, isu tambang ilegal dan insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan menekankan pentingnya pendidikan publik tentang permasalahan ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tambang ilegal, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Kesadaran publik mungkin dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam melawan praktik-praktik ilegal dan mendorong penegakan hukum yang lebih baik. Akhirnya, insiden ini merupakan pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya tentang menangkap pelanggar, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam semua tindakan yang diambil oleh aparat. Langkah untuk memperbaiki situasi ini harus dimulai dari dalam institusi itu sendiri, dengan menggali dan mengevaluasi akar permasalahan yang terjadi. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis, masalah ini dapat diatasi dengan baik dan citra penegakan hukum dapat dipulihkan di mata publik.