Mengenai kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyoroti dugaan adanya beking tambang. Berita mengenai insiden penembakan antara dua anggota kepolisian, yaitu AKP Dadang Iskandar dan AKP Ryanto Ulil, sangat memprihatinkan dan mencerminkan puluhan permasalahan yang ada dalam lingkungan kepolisian di Indonesia. Kasus ini bukan hanya sekadar berita kriminal, tetapi juga menyoroti isu yang lebih besar terkait transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparat penegak hukum. Pertama-tama, tindakan kekerasan antaranggota kepolisian sendiri menunjukkan bahwa ada masalah serius yang perlu ditangani di dalam institusi tersebut. Polisi seharusnya menjadi contoh penegakan hukum yang baik dan berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa internal polisi, dalam hal ini, tidak sepenuhnya stabil dan dapat terjadi konflik pribadi yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal. Hal ini tentu dapat merusak citra institusi kepolisian di mata publik. Kedua, berita ini juga menyoroti permasalahan yang terkait dengan praktik tambang ilegal. Banyak pihak telah mengungkap bahwa tambang ilegal sering kali melibatkan oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk meraih keuntungan pribadi. Kasus ini menandakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik konflik tersebut—mungkin melibatkan kepentingan bisnis, korupsi, atau bahkan masalah mafia tambang. Ini menggarisbawahi perlunya reformasi di bidang penegakan hukum untuk menanggulangi praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, penting bagi lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh bukan hanya pada insiden penembakan, tetapi juga tentang bagaimana masalah tambang ilegal dapat berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa tindak pidana semacam ini tidak akan ditoleransi, baik dari pihak masyarakat maupun dari institusi penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks kepercayaan publik, insiden seperti ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap polisi. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antara polisi dan masyarakat. Ketika polisi tidak dapat menjaga integritas di antara mereka sendiri, sulit bagi masyarakat untuk merasakan bahwa mereka dapat mengandalkan polisi untuk melindungi mereka dari kejahatan. Oleh karena itu, reformasi di dalam kepolisian menjadi sangat mendesak untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Akhirnya, kita juga perlu memberikan perhatian serius pada kesehatan mental dan dukungan bagi anggota kepolisian. Tekanan yang dihadapi oleh petugas di lapangan, kombinasi dengan konflik internal, bisa menciptakan lingkungan kerja yang berbahaya. Program dukungan kesehatan mental dan pelatihan manajemen stres mungkin sangat penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Insiden tragis ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperhatikan kesehatan mental bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, insiden ini adalah sinyal peringatan bagi kita semua untuk lebih memperhatikan bagaimana institusi hukum beroperasi dan berfungsi. Tindakan tegas, transparansi, dan akuntabilitas adalah langkah-langkah krusial yang harus segera diambil untuk mencegah kejadian-kejadian semacam ini terulang di masa mendatang.