Adapun, revisi UU TNI masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai seruan untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang menduduki jabatan sipil agar mundur atau pensiun merupakan topik yang penting dan memerlukan perhatian serius. Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai institusi militer yang netral dan tidak terlibat dalam politik atau administrasi sipil. Dengan mengharuskan anggota TNI mundur dari jabatan sipil, diharapkan akan ada pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab militer dan sipil. Satu sisi positif dari kebijakan ini adalah potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut. Ketika TNI fokus pada perannya sebagai kekuatan pertahanan negara, sementara pejabat sipil bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, maka ada peluang untuk menciptakan suasana yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat cenderung lebih yakin bahwa keputusan yang diambil dalam pemerintahan tidak dipengaruhi oleh kepentingan militer, yang sering kali dianggap dapat mengganggu proses demokratisasi. Namun, ada juga argumen yang mendukung keberadaan TNI dalam jabatan sipil, terutama dalam konteks keamanan dan pertahanan, di mana pengalaman militer dapat memberikan kontribusi signifikan. Misalnya, dalam situasi darurat atau penanganan bencana, keahlian anggota TNI bisa sangat relevan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan profesionalisme TNI dan memanfaatkan keahlian mereka dalam situasi yang membutuhkan. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karier individu yang terlibat. Mendesak anggota TNI untuk mundur atau pensiun mungkin akan menciptakan friksi, terutama bagi mereka yang merasa bahwa kontribusi mereka di bidang sipil masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, proses transisi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, termasuk memberikan opsi dukungan karier bagi mereka yang harus meninggalkan posisi mereka. Akhirnya, untuk menjaga profesionalisme di TNI dan jabatan sipil, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kedua institusi. Ini termasuk penyusunan peraturan yang jelas dan implementasi yang konsisten untuk mencegah benturan kepentingan. Masyarakat berhak untuk melihat TNI dan pemerintahan sipil berfungsi secara optimal dan bebas dari pengaruh satu sama lain. Kebijakan ini, jika dilaksanakan dengan baik, bisa menjadi langkah positif menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.