Sebuah mobil warna kuning nopol L 1195 DAC nekat berkendara melawan arus di ruas jalan tol viral di TikTok. Pengemudi disaksi tilang PJR Polda Jatim. Tindak kejahatan di jalan raya, termasuk melawan arus, adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Berita mengenai sanksi yang diberikan oleh PJR Polda Jatim terkait mobil yang melawan arus di Tol Paspro menunjukkan adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Tindakan tersebut mencerminkan komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. Melawan arus di jalan tol tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Ketika kendaraan melaju di arah yang salah, risiko tabrakan dengan kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi menjadi jauh lebih besar. Dalam konteks ini, penegakan hukum melalui tilang sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mengingatkan pengguna jalan lainnya agar selalu mematuhi peraturan yang ada. Di sisi lain, tindakan penegakan hukum yang tegas ini juga bisa ditafsirkan sebagai langkah preventif. Dengan adanya sanksi yang nyata, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan sadar akan bahaya dari tindakan melawan arus. Kesadaran akan keselamatan di jalan raya perlu ditingkatkan agar pengguna jalan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga saling menghormati satu sama lain di jalan. Namun, penting juga bagi pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan edukatif dalam menangani masalah ini. Selain penegakan hukum, sosialisasi mengenai bahaya dari pelanggaran lalu lintas perlu digencarkan. Kampanye keselamatan berkendara yang melibatkan komunitas dan media bisa menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran terhadap pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan etika berkendara. Selain itu, perlu juga ada evaluasi terhadap infrastruktur jalan dan sistem manajemen lalu lintas. Beberapa kasus pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, dapat terjadi karena kurangnya informasi atau petunjuk yang jelas di jalan. Misalnya, penempatan rambu peringatan yang lebih mencolok atau penggunaan teknologi seperti CCTV untuk memantau dan menindak pelanggaran di lokasi rawan. Dalam kesimpulannya, tindakan PJR Polda Jatim dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas yang melawan arus adalah langkah positif yang harus didukung. Namun, penegakan hukum sebaiknya diimbangi dengan upaya edukasi dan perbaikan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. Hanya dengan kolaborasi sejati antara pihak berwenang dan masyarakat, keselamatan di jalan raya dapat tercapai secara optimal.