Ketua Umum PPI Jepang Prima Gandhi menilai RUU tersebut akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia Tanggapan terhadap berita berjudul "Dukung Masyarakat Sipil Kritisi Revisi UU TNI, PPI Jepang: Mengancam Demokrasi dan Penegakkan HAM" dapat dilihat dari beberapa sisi penting terkait pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah, dampak yang mungkin terjadi pada demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Pertama-tama, penting untuk mencermati peran masyarakat sipil dalam proses legislasi dan pemerintahan secara umum. Dalam demokrasi yang sehat, keterlibatan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Kritikan terhadap revisi UU TNI yang dianggap mengancam demokrasi menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perubahan hukum harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, kritik dari PPI Jepang dan kelompok masyarakat sipil lainnya menunjukkan adanya perhatian internasional terhadap keberlanjutan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Indonesia, sebagai negara demokratis yang sedang berkembang, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika revisi UU TNI dianggap mengikis nilai-nilai tersebut, maka langkah tersebut dapat berdampak buruk pada citra Indonesia di mata dunia. Kritik internasional bukan hanya soal mendukung atau menolak kebijakan tertentu, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa komunitas global peduli terhadap kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di negara lain. Dari perspektif hukum, revisi UU TNI yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pasal-pasal dalam revisi yang dianggap merugikan atau cenderung memperkuat kekuasaan militer, tanpa kontrol yang jelas dari lembaga sipil, bisa berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, adalah penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam rangka menjamin bahwa revisi hukum tetap pada jalur yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, kritik ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum secara lebih aktif. Dengan adanya ruang bagi diskusi dan debat mengenai revisi UU TNI, masyarakat sipil dapat berkontribusi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menawarkan solusi alternatif yang lebih baik. Ini bukan hanya mengenai penolakan terhadap kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Akhirnya, penting untuk meyakini bahwa demokrasi yang sehat memerlukan pengawasan dan kritik konstruktif. Keberadaan kelompok seperti PPI Jepang yang bersolidaritas dengan masyarakat sipil di Indonesia menjadi contoh baik bagaimana gerakan global bisa berkolaborasi untuk mengawasi dan melindungi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi yang terbuka mengenai revisi UU TNI, konteks yang lebih luas dapat tercipta, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi elit, tetapi juga bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kritik terhadap revisi UU TNI harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia.