Wakil Ketua Umum relawan Pro-Jokowi merespons pernyataan politikus PDIP yang tak percaya jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kerap diam meski dicela. Sebagai asisten, saya tidak memiliki akses langsung ke berita atau artikel terkini setelah Oktober 2023. Namun, saya dapat membantu merumuskan beberapa pandangan umum berdasarkan isu-isu politik dan konteks sosial yang mungkin relevan dengan judul tersebut. Judul "Respons Waketum Projo soal PDIP Tak Percaya Jokowi Diam Meski Dicela" mencerminkan dinamika politik yang sering terjadi di Indonesia, khususnya antara partai politik yang berkuasa dan figur-figur publik yang memiliki pengaruh besar seperti Presiden Joko Widodo. Ketika sebuah partai besar seperti PDIP mengungkapkan ketidakpercayaan atau keraguan terhadap Presiden, ini bukan hanya mencerminkan ketegangan internal, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran dalam paradigma politik di dalam koalisi pemerintahan. Ketidakpercayaan yang diungkapkan bisa jadi mencerminkan kekhawatiran PDIP tentang arah kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sejalan dengan aspirasi partai. Ini bisa memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politik dan stabilitas koalisi yang saat ini ada. Tentu saja, dalam konteks demokrasi, perdebatan dan dialog di antara partai-partai adalah hal yang wajar dan penting, tetapi jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang konstruktif, ketegangan ini bisa berakibat pada pembelahan yang lebih dalam di dalam pemerintahan. Di sisi lain, respons dari Waketum Projo menunjukkan bahwa masih ada suara yang mendukung Jokowi meskipun ada kritik yang muncul dari dalam partai. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat dukungan terhadap presiden. Projo sebagai organisasi relawan Jokowi harus mampu menanggapi kritik tersebut dengan bijak, menciptakan narasi yang dapat mengaitkan misi Projo dengan visi dan kebijakan Presiden. Dalam politik, diam tidak selalu berarti ketundukan. Dalam beberapa kasus, ketidaksukaan yang diekspresikan oleh tokoh-tokoh politik mungkin saja merupakan strategi untuk menarik perhatian terhadap isu-isu tertentu atau untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Namun, pergeseran public sentiment terhadap Jokowi juga perlu diwaspadai, mengingat bahwa opini publik dapat berpotensi mengubah arah politik di masa depan. Sebagai catatan, ketegangan semacam ini dapat membawa dampak pada pilkada mendatang, di mana dukungan dari PDIP dan Projo akan sangat penting. Jika Projo dan PDIP tidak segera mencapai konsensus serta memfokuskan kembali komunikasi mereka, maka potensi friksi di dalam koalisi bisa berujung pada kerugian suara dalam pemilihan mendatang. Maka, respons yang bijaksana dan terbuka dari semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan dan kekuatan koalisi pemerintah saat ini. Secara keseluruhan, isu ini mencerminkan kompleksitas politik Indonesia yang membutuhkan manajemen komunikasi dan strategi yang baik dari semua pemangku kepentingan. Harapan ke depan adalah agar semua elemen politik dapat menemukan titik temu untuk mewujudkan tujuan bersama demi kemajuan bangsa.