Pemerintah dan DPR menggelar rapat secara diam-diam selama dua hari di sebuah hotel mewah di Jakarta pada Jumat (14/3) hingga Sabtu(15/3). Berita mengenai aktivis yang didatangi oleh tiga orang tak dikenal dan diteror setelah protes terhadap revisi UU TNI mencerminkan isu yang sangat penting dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan teror yang dialami oleh aktivis tersebut menggambarkan potensi ancaman terhadap mereka yang berani berbicara dan mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik terutama yang melibatkan isu-isu sensitif seperti keamanan dan pertahanan seharusnya diterima dengan baik, bukan direspon dengan cara kekerasan atau intimidasi. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memasuki era reformasi dan mengklaim sebagai negara demokratis, masih ada tantangan besar dalam menjaga hak-hak individu, termasuk bagi para aktivis dan pembela hak asasi manusia. Setiap upaya untuk membungkam suara-suara yang kritis adalah langkah mundur bagi demokrasi. Ketakutan yang dirasakan oleh aktivis pasca-teror menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam menciptakan lingkungan di mana opini berbeda dapat diungkapkan tanpa rasa takut akan represifitas. Selain itu, tindakan intimidasi ini juga mencerminkan ketidakstabilan dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap warga negara. Dalam konteks ini, pihak berwajib harus bertindak cepat untuk menyelidiki insiden tersebut dan memberikan rasa aman kepada semua rakyat, terutama bagi mereka yang berani untuk berbicara. Apabila tindakan teror dibiarkan tanpa konsekuensi, maka hal ini akan menciptakan preseden buruk dan dapat mendorong lebih banyak tindakan serupa terhadap individu atau kelompok yang berusaha untuk menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat sipil dan berbagai organisasi hak asasi manusia juga berperan penting dalam memperjuangkan keadilan dan memberikan dukungan bagi mereka yang menjadi korban intimidasi. Mereka harus bersatu untuk mengecam tindakan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat harus terus dilakukan. Berita ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk tetap terlibat dalam diskusi publik dan melawan setiap bentuk penindasan. Dalam jangka panjang, perubahan positif tidak akan dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat secara luas. Oleh karena itu, solidaritas terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia harus dijaga dan diperkuat untuk memastikan bahwa setiap suara dapat didengar tanpa rasa takut akan ancaman atau kekerasan.