Dasco ungkap 3 pasal yang diubah dalam RUU TNI, fokus pada batas usia pensiun dan jabatan sipil prajurit. Berita mengenai RUU TNI yang dibahas di Hotel Fairmont menyiratkan sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan perubahan dalam struktur dan fungsi TNI di Indonesia. Salah satu fokus yang diangkat adalah mengenai usia pensiun dan jabatan TNI di dunia sipil, yang dapat berdampak signifikan terhadap integrasi dan peran TNI dalam masyarakat. Pertama-tama, isu mengenai usia pensiun TNI merupakan hal yang sangat strategis. Dengan memperpanjang usia pensiun, TNI dapat memanfaatkan pengalaman dan keterampilan anggotanya lebih lama. Hal ini berpotensi meningkatkan profesionalisme dan kecakapan dalam menjalankan tugas, baik di dalam maupun luar konteks militer. Namun, di sisi lain, perlu diingat bahwa perpanjangan usia pensiun juga harus sejalan dengan kebutuhan regenerasi di dalam tubuh TNI, agar ada ruang bagi generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi. Selanjutnya, mengenai jabatan TNI di dunia sipil, ini merupakan topik yang sering menimbulkan pro dan kontra. Penempatan mantan anggota TNI di posisi sipil dapat membawa manfaat berupa disiplin dan ketegasan dalam birokrasi. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan kontroversi, terutama jika tidak diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu melihat bahwa penempatan tersebut bukan hanya berdasarkan wilayah kekuasaan, tetapi lebih kepada kompetensi dan integritas individu yang bersangkutan. Diskusi di Hotel Fairmont sekaligus menggambarkan bahwa tempat dan cara dalam membahas RUU ini menjadi perhatian tersendiri. Adakah transparansi dalam proses ini? Apakah publik dilibatkan dalam percakapan penting ini? Mengingat bahwa perubahan undang-undang seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memberikan aspirasinya. Keterlibatan publik dalam pembahasan RUU seperti ini sangat krusial agar ada legitimasi dan dukungan luas dari masyarakat. Terlebih, potensi konflik kepentingan dalam penempatan berbagai posisi jabatan di sipil yang melibatkan TNI harus diawasi dengan ketat. Ini agar kekuatan militer dan sipil dapat berfungsi dengan harmonis, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pembahasan mengenai RUU TNI harus dilakukan dengan jernih dan terbuka. Seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, DPR, TNI, hingga masyarakat sipil, harus dilibatkan dalam dialog yang konstruktif. Harapannya, hasil akhir RUU ini akan menciptakan pengaturan yang seimbang dan mampu meningkatkan peran serta kontribusi TNI dalam menjaga stabilitas nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.