Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan pada tahun 2025 ini pihaknya akan membentuk dua organisasi Berita mengenai rencana Pemkab Bangka Selatan untuk membentuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru adalah langkah yang patut dicermati. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan yang efektif, penyesuaian ini dapat berfungsi untuk meningkatkan layanan publik dan menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien. Pentingnya pembentukan OPD baru ini dapat dilihat dari konteks kebutuhan spesifik daerah. Jika kedua OPD tersebut dibentuk berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka bisa jadi langkah ini akan membawa dampak positif. Misalnya, jika salah satu OPD baru fokus pada isu lingkungan hidup, maka ini bisa menjadi solusi bagi masalah pencemaran atau pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Namun, perlu juga diperhatikan beberapa faktor pendukung yang akan menentukan keberhasilan OPD ini. Pertama, sumber daya manusia yang kompeten menjadi sangat krusial. Tanpa pegawai yang terlatih dan memiliki pemahaman yang memadai, maka tujuan pembentukan OPD baru bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemkab Bangka Selatan perlu memikirkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai di OPD yang baru dibentuk. Kedua, transparansi dan partisipasi publik juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan OPD baru. Ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas Pemkab, tetapi juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Walaupun ada sejumlah potensi positif, tantangan lain juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah masalah birokrasi yang sering kali lamban dalam beradaptasi dengan perubahan. Jika proses pembentukan OPD baru tidak dilakukan dengan cepat dan efisien, bisa jadi akan menghambat tujuan utama dari pembentukan itu sendiri. Selain itu, anggaran juga menjadi isu penting yang harus diperhitungkan. Pembentukan OPD baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk operasional, dan hal ini harus dipastikan tidak membebani keuangan daerah. Secara keseluruhan, langkah pembentukan dua OPD baru oleh Pemkab Bangka Selatan dapat menjadi sinyal positif jika diiringi dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak. Melalui pendekatan yang inklusif dan responsif, diharapkan kehadiran OPD baru ini bisa membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di Bangka Selatan. Tentunya, keberhasilan langkah ini akan sangat tergantung pada implementasinya dalam praktik sehari-hari.