Imee Marcos, saudara perempuan Presiden Marcos saat ini, memimpin penyelidikan penangkapan dan penyerahan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Berita mengenai Senat Filipina yang meluncurkan investigasi atas penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah isu yang sangat signifikan dan kompleks. Langkah ini menunjukkan ketegangan yang berkelanjutan antara pemerintah Filipina dan lembaga internasional dalam menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung selama masa kepemimpinan Duterte, khususnya terkait peperangan melawan narkoba yang sangat kontroversial. Investigasi ini dapat dipandang sebagai respons terhadap dorongan ICC untuk mengeksplorasi kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama program perang narkoba. Banyak pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan organisasi internasional, telah menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap tindakan Duterte, sementara pendukungnya berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menangani masalah narkoba yang serius di negara tersebut. Dengan meluncurkan investigasi, Senat Filipina tampaknya mencoba menunjukkan bahwa mereka juga memperhatikan masalah ini dan bahwa ada mekanisme hukum dalam negeri yang berusaha untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hak asasi manusia. Namun, menjadi menarik untuk melihat bagaimana investigasi ini akan berlangsung mengingat konteks politik di Filipina. Pada masa pemerintahan Duterte, banyak kritik terhadap kebijakan pemerintahannya dihadapi dengan penahanan dan intimidasi, dan kekuasaan eksekutif cenderung sangat kuat. Dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ferdinand Marcos Jr., banyak yang bertanya-tanya seberapa jauh Senat dapat beroperasi tanpa campur tangan dari pihak eksekutif. Biasanya, investigasi semacam ini dapat menjadi titik konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif jika ada perbedaan pandangan tentang pendekatan yang harus diambil. Selain itu, investigasi ini juga akan menjadi ujian bagi sistem hukum Filipina dan komitmen negara tersebut terhadap penegakan hak asasi manusia. Akan sangat penting untuk melihat apakah hasil dari investigasi ini akan membawa perubahan berarti di tingkat kebijakan atau berdampak pada pendekatan Filipina terhadap hukum dan hak asasi manusia di masa mendatang. Banyak rakyat Filipina merasa terpecah; di satu sisi, ada kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih manusiawi, tetapi di sisi lain, ada juga keinginan untuk ketegasan dalam menghadapi masalah narkoba yang dianggap telah merusak banyak generasi. Dari sudut pandang internasional, langkah Senat Filipina ini bisa menjadi sinyal positif bahwa meskipun ada ketegangan dengan ICC, Filipina mungkin sedang berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, efektivitas investigasi ini akan ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat Filipina itu sendiri. Secara keseluruhan, perkembangan ini patut dicermati tidak hanya oleh masyarakat Filipina, tetapi juga oleh komunitas internasional. Jika investigasi ini dapat berlangsung secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang solid untuk reformasi, maka ini bisa menjadi langkah maju yang signifikan untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dan memperkuat sistem hukum di Filipina. Namun, jika investigasi ini hanya menjadi formalitas tanpa hasil yang berarti, maka hal itu dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara dan memperdalam krisis hak asasi manusia yang ada.