Yasin menjelaskan bahwa langkah ini juga bertujuan sebagai stimulus finansial guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya. Berita tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk honorer di Pangkalpinang yang direncanakan mulai 17 Maret dengan anggaran sebesar Rp 3,85 miliar adalah sebuah langkah positif dari pemerintah daerah untuk menghargai kerja keras para tenaga honorer. THR merupakan bentuk apresiasi yang penting, terutama menjelang hari raya yang biasanya menjadi momen spesial bagi banyak kalangan, termasuk para pegawai honorer yang seringkali tidak mendapatkan tunjangan atau fasilitas yang setara dengan pegawai tetap. Dalam konteks ini, pencairan THR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer, yang sering kali menjadi tulang punggung dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik. Dengan adanya dukungan finansial tersebut, mereka diharapkan dapat merayakan hari raya dengan lebih layak, meskipun status kepegawaian mereka tidak setara dengan pegawai negeri sipil. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah lokal memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di saat-saat penting seperti hari raya. Namun, terdapat beberapa pertanyaan yang muncul seiring dengan berita ini. Pertama, apakah pencairan THR ini akan konsisten setiap tahun dan tidak hanya sebagai langkah sporadis? Apabila pemerintah daerah mampu menyediakan anggaran, maka diharapkan ini menjadi suatu kebijakan yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam memberikan THR untuk honorer bisa menjadi sinyal positif bagi motivasi kerja dan loyalitas mereka terhadap instansi tempat mereka bekerja. Kedua, penting untuk memastikan bahwa proses pencairan THR ini berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada kesalahan atau ketidakadilan dalam pendistribusiannya. Proses administrasi yang jelas dan cepat akan sangat membantu honorer untuk mendapatkan hak mereka tepat waktu. Selain itu, pemerintah juga perlu mengedukasi honorer tentang prosedur, syarat, dan ketentuan yang berlaku untuk pencairan THR tersebut. Terakhir, walaupun pencairan THR adalah langkah positif, tetap ada isu lebih besar yang perlu diperhatikan terkait status honorer itu sendiri. Masih banyak honorer yang menghadapi ketidakpastian mengenai nasib pekerjaan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skema reformasi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan status dan perlindungan bagi pegawai honorer, termasuk opsi untuk pengangkatan atau pengaturan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya manusia. Secara keseluruhan, berita ini menyentuh isu yang penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik. Dengan adanya THR, diharapkan juga mendorong semangat kerja para honorer dalam melayani masyarakat serta berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.