Paul juga mempertanyakan apakah pada Musrembang kemarin itu, Pemerintah Desa Lakekun sudah ajukan normalisasi atau tidak. Berita tentang Kadis PUPR Malaka yang menyebutkan bahwa persoalan banjir di Desa Lakekun telah sering terjadi sangat relevan dan menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, terutama yang memiliki topografi tertentu dan pola cuaca yang ekstrem. Banjir adalah fenomena yang dapat merusak infrastruktur, menciptakan masalah kesehatan, dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Ketika masalah ini terulang, penting untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan. Salah satu aspek penting yang perlu dicermati adalah pengelolaan drainase dan infrastruktur penanggulangan banjir di daerah tersebut. Seringnya banjir terjadi menunjukkan bahwa mungkin ada kekurangan dalam sistem drainase yang ada atau infrastruktur yang tidak memadai untuk menangani curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada dan melakukan perbaikan atau pembangunan yang diperlukan untuk mengurangi risiko banjir. Teknologi modern di bidang pengelolaan air dan perencanaan tata ruang bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan solusi untuk masalah banjir. Edukasi kepada masyarakat tentang tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan juga sangat penting. Masyarakat yang sadar akan situasi dan risiko banjir dapat berkontribusi dalam upaya menanggulangi masalah ini. Program-program pelatihan dan sosialisasi bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana. Dari sudut pandang kebijakan, perlu ada kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Penanganan masalah banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, tetapi memerlukan koordinasi antar lembaga untuk dapat memberikan solusi yang komprehensif. Ini termasuk perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana, pengelolaan sumber daya air, serta investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana. Akhirnya, pengukuran dan pemantauan berkala terhadap dampak kebijakan dan infrastruktur yang diterapkan perlu dilakukan. Dengan memiliki data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang paling rentan dan menetapkan prioritas dalam penanganan banjir. Hal ini juga memungkinkan penyesuaian strategi bila diperlukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan. Dengan demikian, pernyataan dari Kadis PUPR Malaka perlu menjadi titik awal untuk pembicaraan yang lebih luas tentang bagaimana menghadapi tantangan banjir di daerah tersebut. Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama semua pihak, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi.