Kapolres Bolsel AKBP Handoko Sanjaya kepada Tribunmanado.com, Senin 17 Maret 2025 mengatakan pihaknya menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Berita mengenai kasus penipuan ASN di Bolsel yang melibatkan penyitaan 84 screenshot dan 5 kuitansi palsu menunjukkan betapa serius dan mendesaknya isu penipuan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Kasus ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi citra dan integritas institusi pemerintah. ASN seharusnya menjadi contoh dalam perilaku yang baik dan etis, sehingga kasus seperti ini sangat mengecewakan. Penipuan yang melibatkan ASN bisa menyebarkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap layanan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat yang seharusnya melayani mereka justru terlibat dalam kegiatan ilegal, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meneruskan berkurang. Selain itu, hal ini dapat mendorong munculnya stigma negatif terhadap ASN lainnya, meskipun mereka tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan aparatur terkait untuk menangani kasus ini dengan serius dan transparan agar memberikan efek jera bagi pelaku penipuan. Penyitaan bukti-bukti digital seperti screenshot dan kuitansi palsu menunjukkan langkah yang proaktif dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan ASN. Namun, langkah selanjutnya yang lebih penting adalah memastikan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di penyidikan, tetapi diikuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi para korban dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Mengatasi fenomena penipuan yang melibatkan ASN memerlukan pendekatan yang multifaset. Selain penegakan hukum, pendidikan dan sosialisasi tentang etika dan integritas juga sangat penting. Kementerian dan lembaga terkait perlu melakukan pelatihan reguler untuk ASN dalam hal etika profesional, serta membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi individu yang ingin melaporkan tindakan penipuan. Dengan demikian, kesadaran dan pengetahuan mengenai perilaku yang tidak etis dapat diperkuat. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran dalam mencegah penipuan. Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika mendapati adanya indikasi penipuan atau penyalahgunaan wewenang akan menciptakan lingkaran keamanan yang lebih baik. Terlebih lagi, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Akhirnya, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ini adalah pengingat akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik. Kita berharap bahwa melalui tindakan tegas dan kebijakan yang lebih baik, kasus seperti ini tidak akan terulang di masa depan, serta masyarakat dapat kembali memiliki kepercayaan penuh terhadap institusi pemerintah.