Jalan Provinsi Tasikmalaya menuju Garut rusak parah, perbaikan sementara Dinas PUPR dinilai tidak cukup menjelang mudik. Berita tentang kondisi jalan provinsi di Tasikmalaya yang hanya diperbaiki menjelang mudik Lebaran mencerminkan persoalan yang lebih besar terkait infrastruktur publik dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat jalan yang baik sangat vital untuk kelancaran transportasi, perekonomian, dan mobilitas masyarakat. Ketika jalan hanya ditambal menjelang momen-momen tertentu, ini menunjukkan pendekatan yang tidak proaktif dalam menangani permasalahan infrastruktur. Salah satu dampak negatif dari kondisi jalan yang rusak adalah keselamatan pengguna jalan. Jalan yang tidak terawat dapat menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan risiko korban jiwa. Selain itu, kondisi jalan yang buruk dapat memperlambat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara ekonomi. Ketika jalan tidak diperbaiki secara berkala, maka kerusakan akan semakin parah dan biaya perbaikan pun bisa jauh lebih tinggi. Keadilan dalam perawatan infrastruktur juga menjadi sorotan. Masyarakat di daerah lain mungkin merasakan dampak serupa, namun perhatian seringkali terpusat pada sejumlah wilayah yang lebih ramai atau strategis. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan daerah. Masyarakat di daerah yang kurang diperhatikan bisa merasa terpinggirkan, dan pada jangka panjang dapat menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Pemerintah daerah dan pusat seharusnya memiliki strategi yang lebih holistik dalam menangani permasalahan infrastruktur. Membuat program pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan bisa menjadi salah satu solusi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengaduan kerusakan jalan bisa membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menangani masalah dengan lebih cepat dan efektif. Selain pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran infrastruktur. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan digunakan, serta memiliki akses untuk memberikan masukan atau kritik terkait penggunaan anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan peningkatan kualitas infrastruktur di daerah mereka. Dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, diharapkan pemerintah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menunggu momen tertentu untuk mengambil tindakan. Perbaikan infrastruktur yang ada tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.