Viral gapura Naga Giri yang menjadi pintu masuk Gresik mengalami rontok pada batu alamnya. Pemkab Gresik buka suara soal hal tersebut. Berita mengenai "Pemkab Gresik Buka Suara Soal Viral Gapuro Naga Giri Rp 7 M Rontok" menggambarkan situasi yang sangat menarik sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur di daerah. Gapuro atau gerbang yang terbuat dengan biaya sebesar Rp 7 miliar tersebut seharusnya menjadi simbol kebanggaan dan identitas daerah. Namun, keruntuhannya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kualitas konstruksi, pengawasan, dan penggunaan anggaran. Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi sorotan publik, terutama ketika dana yang digunakan besar. Dalam konteks ini, masyarakat berhak untuk mempertanyakan penggunaan uang negara dan kepentingan apa yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Jika sebuah proyek bernilai miliaran rupiah dapat runtuh dalam waktu singkat, maka jelas ada kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pemeliharaannya. Hal ini membuat warga merasa khawatir akan keamanan dan keberlanjutan proyek-proyek lainnya yang juga menggunakan anggaran besar. Tanggapan Pemkab Gresik dalam situasi ini menjadi krusial. Mereka harus dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas keruntuhan Gapuro Naga Giri? Apakah ini disebabkan oleh faktor cuaca, kesalahan konstruksi, ataukah ada unsur kelalaian dari pihak-pihak tertentu? Pemkab perlu menjelaskan dengan detail proses yang dilalui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca pembangunan. Selain itu, pihak pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana mereka berencana untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kasus ini mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah dalam menangani proyek-proyek infrastruktur. Di era di mana teknologi dan teknik konstruksi terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan kontraktor yang terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi juga dapat menjadi langkah yang efektif untuk menjamin akuntabilitas. Lebih jauh, berita ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Mungkin sudah saatnya untuk melakukan audit eksternal terhadap proyek-proyek infrastruktur yang besar, agar masyarakat dapat melihat bahwa tidak ada yang ditutupi dan setiap penny dari anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akhirnya, semoga insiden rontoknya Gapuro Naga Giri dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan di bidang pembangunan infrastruktur. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas publik yang berkualitas dan aman, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hal tersebut. Jika semua pihak bekerja sama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, demi pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.