Chandra Rahmansyah menyebut target pembentukan BPBD akhir tahun ini. Berita mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Pemkot Depok dengan target rampung pada akhir 2025 merupakan langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah bencana. Ini adalah langkah yang sangat penting mengingat wilayah Kota Depok, seperti banyak daerah urban lainnya di Indonesia, rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik itu banjir, longsor, maupun kebakaran. Pembentukan BPBD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam merespons dan mengelola bencana secara lebih efektif. Dengan adanya BPBD, Pemkot Depok bisa lebih terstruktur dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana terjadi, hingga pasca-bencana. Organisasi ini nantinya bisa bertanggung jawab dalam merancang rencana kontinjensi, melakukan simulasi bencana, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mitigasi risiko. Hal ini bisa sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin terjadi. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa pembentukan BPBD bukanlah solusi instan. Proses hingga BPBD berfungsi secara optimal membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ada pelatihan yang cukup bagi petugas BPBD, serta fasilitas yang mendukung agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal, juga dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Selanjutnya, target penyelesaian pada akhir 2025 perlu diiringi dengan progres yang jelas dan dapat diukur. Ini mencakup perencanaan yang realistis serta pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pembentukan BPBD berjalan sesuai dengan rencana. Terlebih lagi, harus ada transparansi dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan BPBD agar masyarakat dapat melihat dampak positifnya secara langsung. Kehadiran BPBD juga harus disertai dengan upaya intervensi yang lebih luas dalam hal mitigasi bencana, termasuk pengembangan infrastruktur yang tangguh, seperti drainase yang baik dan tata ruang kota yang memperhatikan aspek risiko bencana. Dengan demikian, tak hanya saat bencana terjadi kehadiran BPBD akan terasa, tetapi juga melalui upaya preventif yang mengurangi risiko bencana di tingkat akar. Akhirnya, keberhasilan pembentukan BPBD Pemkot Depok tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana akan menjadi kunci utama. Jika masyarakat aktif terlibat dan memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen bencana, maka akan semakin mengurangi dampak yang ditimbulkan saat bencana benar-benar terjadi. Ini membuktikan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.