Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman dijatuhi  sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Saya tidak memiliki akses langsung ke berita terbaru atau artikel tertentu, tetapi saya dapat memberikan tanggapan umum mengenai isu pemecatan pejabat kepolisian berdasarkan informasi yang umum terjadi dalam situasi serupa. Pemecatan seorang pejabat tinggi di institusi kepolisian, seperti AKBP Fajar Lukman yang disebutkan dalam berita tersebut, pasti memiliki dampak yang signifikan baik bagi organisasi maupun masyarakat luas. Langkah ini seringkali diambil sebagai respon terhadap pelanggaran etika atau hukum yang dilakukan oleh individu tersebut. Dalam hal ini, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat tergerus, terutama jika praktik yang membawa kepada pemecatan tersebut menyangkut pelanggaran serius. Penting untuk menyoroti bahwa pemecatan seperti ini bisa menjadi sinyal positif bahwa institusi kepolisian berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas di dalam organisasi. Tindakan tegas terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa tidak ada satu pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang kebal terhadap penegakan hukum. Hal ini bisa membantu membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin telah menurun akibat berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran lainnya di masa lalu. Namun, di sisi lain, pemecatan seorang pejabat bisa menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai proses yang berlangsung. Apakah pemecatan tersebut melalui prosedur yang transparan? Apakah ada investigasi yang menyeluruh sebelum keputusan diambil? Saya rasa memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil adalah kunci untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Reaksi dari masyarakat juga akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia mengenai alasan pemecatan. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan diambil tanpa dasar yang jelas, atau jika ada nuansa ketidakadilan, maka mungkin akan muncul skeptisisme dan ketidakpuasan. Ini menuntut kepolisian untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga akuntabilitas. Secara keseluruhan, pemecatan seorang pejabat kepolisian dapat dilihat sebagai langkah menuju reformasi yang diperlukan, namun harus diimbangi dengan tindakan dan kebijakan yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini adalah momen yang krusial bagi institusi kepolisian untuk menampilkan komitmennya terhadap profesionalisme, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat, agar kepercayaan public dapat terbangun kembali.