Sahroni berharap agar polisi bisa menertibkan praktik premanisme yang berlindung di balik wajah ormas, terlebih saat ini mendekati waktu lebaran. Berita tentang permintaan DPR untuk menindak premanisme yang berkedok Ormas menjelang Lebaran merupakan langkah yang sangat relevan dan penting. Bulan Ramadan dan Lebaran seringkali menjadi waktu yang penuh dengan aktivitas sosial dan ekonomi, di mana masyarakat berbondong-bondong berbelanja dan menjalankan tradisi. Sayangnya, momen ini juga sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik premanisme, seperti pemalakan atau pungutan liar yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari perspektif hukum, tindakan premanisme jelas melanggar peraturan yang ada dan mengancam keamanan masyarakat. Permintaan DPR untuk pihak kepolisian agar mengambil tindakan tegas merupakan wujud kepedulian lembaga legislatif terhadap keamanan warganya. Langkah ini juga menunjukkan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan preventif dalam menjaga ketertiban sosial, terutama menjelang momen perayaan yang melibatkan banyak orang. Salah satu tantangan dalam menindak aksi premanisme adalah kompleksitas dan jaringan yang mungkin telah terbangun selama ini. Praktik semacam ini sering kali berakar dalam struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif. Polanya bisa berbeda-beda di tiap daerah, tergantung pada budaya setempat dan dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pemberantasan premanisme juga harus diimbangi dengan menawarkan alternatif yang baik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin terjebak dalam praktik tersebut karena keterpaksaan ekonomi. Misalnya, program-program pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja atau pelatihan keterampilan bagi individu-individu yang terlibat dalam tindakan premanisme. Dengan cara ini, diharapkan tindakan tegas yang diambil tidak hanya mengatasi masalah secara superficial, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam memberitakan tindakan premanisme dan upaya pemberantasannya. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, masyarakat bisa lebih menyadari bahaya premanisme serta memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka. Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menurunkan toleransi terhadap perilaku premanisme. Dalam konteks Lebaran, penanganan premanisme dapat memberikan dampak positif bagi pengalaman masyarakat dalam merayakan hari raya. Suasana yang aman dan nyaman akan mendukung masyarakat dalam berkumpul dengan keluarga dan merayakan tradisi tanpa rasa khawatir terhadap gangguan keamanan. Semoga, dengan adanya sinergi antara DPR dan kepolisian, tindakan yang diambil dapat memberi dampak signifikan dalam mengurangi premanisme di masyarakat, terutama menjelang perayaan besar seperti Lebaran yang penuh makna.