Revisi RUU TNI menjadi sorotan. Pro dan kontra muncul dari DPR RI dan Koalisi Masyarakat Sipil. Berita tentang RUU TNI yang dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI tentunya mengundang perhatian dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dwifungsi ABRI, yang dulu memberdayakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk tidak hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik, adalah isu yang sangat sensitif dalam konteks demokrasi dan reformasi militer di Indonesia. Dari sisi pendukung RUU ini, mereka berargumen bahwa penguatan peran TNI diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terutama di tengah tantangan yang kompleks seperti terorisme, separatisme, dan ancaman siber. Dukungan terhadap RUU ini bisa datang dari kalangan yang merasa bahwa TNI perlu memiliki ruang untuk berinteraksi lebih luas dengan masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional. Mereka berkeyakinan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai aspek sosial akan memperkuat integrasi dan solidaritas antarwarga negara. Namun, pandangan kritis muncul dari berbagai elemen masyarakat yang khawatir bahwa RUU ini dapat menyebabkan militerisasi terhadap kehidupan sipil dan mengekang ruang demokrasi. Pengalaman sejarah di mana dwifungsi ABRI menimbulkan berbagai persoalan, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan intervensi dalam politik, menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang terlalu banyak pada militer dapat berakibat merugikan. Para penolak menekankan pentingnya tetap memisahkan peran sipil dan militer agar demokrasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan dialog yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil. Harus ada kesepakatan bersama mengenai batas-batas peran dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa aspirasi dan kekhawatiran mereka diakomodasi dengan baik. Lebih jauh lagi, kuasa sipil harus tetap diutamakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan pertahanan negara. Penguatan institusi sipil, pengawasan yang ketat terhadap peran militer, serta penjaminan hak asasi manusia adalah hal-hal yang harus menjadi prioritas jika RUU ini tetap maju untuk dibahas. Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia perlu mencari keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sudah menjadi fondasi negara. Akhirnya, isu ini membawa muka baru dalam perdebatan mengenai peran TNI dalam masyarakat. Banyak yang berharap agar RUU ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang kekuatan, tetapi juga dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mengedepankan dialog dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi adalah kunci untuk menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.