Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa rapat Revisi UU TNI yang berlangsung di Hotel Fairmont, dijaga oleh pasukan Komando Operasi Khusus TNI. Tanggapan terhadap berita yang berjudul "Rapat RUU TNI di Hotel Dijaga oleh Koopssus, Puan Maharani: Masuk Tanpa Izin Tidak Diperbolehkan" mencakup beberapa aspek, mulai dari keamanan, transparansi proses legislasi, hingga posisi TNI dalam ranah politik dan sipil. Pertama, keberadaan Koopssus (Komando Operasi Khusus) sebagai pengaman dalam rapat RUU TNI menunjukkan adanya perhatian ekstra terhadap situasi dan keamanan dalam penyusunan regulasi ini. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa RUU ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur dan fungsi TNI. Namun, kehadiran militer dalam konteks rapat legislatif juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran militer seharusnya dalam proses politik. Dalam demokrasi, penting untuk menjaga jarak antara kekuasaan militer dan sipil agar tidak terjadi dominasi yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi. Kedua, pernyataan Puan Maharani mengenai larangan masuk tanpa izin mencerminkan upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam diskusi tersebut. Namun, pernyataan ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi proses legislasi. Dalam sistem demokrasi, seharusnya ada ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan penggunaan kekuatan militer. Larangan masuk dapat dianggap sebagai upaya untuk menutup diri dari pengawasan publik, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif. Selanjutnya, situasi ini menggarisbawahi tensi yang ada antara militer dan sipil di Indonesia. Di satu sisi, para anggota TNI dan polisi memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara. Di sisi lain, sosialisasi RUU dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan dialog yang lebih terbuka antara pihak legislatif, eksekutif, dan masyarakat, agar hak-hak sipil dan pertanggungjawaban publik tetap terjaga. Selain itu, penting untuk mencermati bagaimana RUU ini akan mempengaruhi struktur dan fungsi TNI di masa depan. Jika pengawasan sipil atas militer tidak ditingkatkan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Implementasi RUU harus mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuatan militer digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Maka, sebagai masyarakat yang peduli terhadap proses demokrasi, kita harus memperhatikan bagaimana RUU ini dibahas, dievaluasi, dan diimplementasikan. Keterlibatan publik dalam proses seperti ini seharusnya didorong, sehingga suara masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari kebijakan yang dihasilkan. Dialog yang konstruktif antara semua pihak, baik sipil maupun militer, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keamanan negara tetap dihormati tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.