Kantor Wilayah BPN Jawa Timur menyebut dari 3,7 juta bidang tanah di Jatim yang belum bersertifikat, 80.000 ada di Kediri yang tersebar di desa-desa-kelurahan. Berita mengenai dukungan Mas Dhito terhadap percepatan sertifikat tanah wakaf menunjukkan perhatian yang serius terhadap masalah penting di masyarakat. Tanah wakaf memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, terutama di Indonesia, di mana wakaf menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dukungan ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa aset-aset wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memang perlu mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Selama ini, banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi, yang dapat menyebabkan sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan adanya sertifikat, kepastian hukum terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah wakaf akan semakin jelas, sehingga para wakif (pemberi wakaf) merasa lebih aman dan percaya untuk menyumbangkan aset mereka. Selain itu, percepatan sertifikasi tanah wakaf juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset-aset wakaf. Ini penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari wakaf dapat digunakan untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan dukungan Mas Dhito, diharapkan akan muncul sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga wakaf dalam memajukan program ini. Lebih jauh lagi, dukungan ini juga mengindikasikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang wakaf. Melalui seminar, kampanye, dan edukasi tentang manfaat wakaf serta pengelolaan yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam program wakaf. Percepatan sertifikasi tanah wakaf bisa menjadi langkah awal untuk membuka peluang lebih besar dalam pengembangan potensi wakaf di Indonesia. Melihat dari perspektif sosial, tanah wakaf merupakan salah satu aset yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, terutama yang kurang beruntung. Dengan mempercepat sertifikasi, diharapkan lebih banyak inisiatif berbasis komunitas bisa muncul. Misalnya, tanah wakaf yang telah terdaftar bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, dukungan Mas Dhito terhadap percepatan sertifikat tanah wakaf adalah langkah yang sangat positif. Ini bukan hanya tentang administrasi dan hukum semata, tetapi juga tentang pembangunan masyarakat dan penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dan mengedukasi masyarakat, keberadaan wakaf dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.