Pertemuan bersama  PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT MMP (Migas Mandiri Pratama) berlangsung di Gedung D ruang Komisi II, Senin (17/3/2025) Tanggapan terhadap berita berjudul 'Komisi II DPRD Kaltim Dengarkan Rencana Bisnis Perusda BKS dan MMP untuk Peningkatan PAD' seharusnya melibatkan berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Rencana bisnis yang diusulkan oleh Perusahaan Daerah (Perusda) seperti BKS (Badan Usaha Milik Daerah) dan MMP (Multi Media Pendidikan) mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat penting karena PAD merupakan salah satu sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertama, penting untuk mengapresiasi langkah Komisi II DPRD Kaltim dalam mendengarkan dan mengevaluasi rencana bisnis ini. Keterlibatan legislatif dalam proses ini menunjukkan adanya pengawasan dan akuntabilitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana tersebut tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kehadiran DPRD dalam diskusi ini dapat memberikan masukan yang berharga dan mengarahkan Perusda untuk lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fokus pada pendekatan inovatif dalam rencana bisnis tersebut juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya kebutuhan untuk beradaptasi dalam konteks ekonomi yang terus berubah, Perusda diharapkan dapat menghadirkan produk atau layanan yang relevan serta dapat bersaing di pasar. Misalnya, investasi dalam teknologi atau layanan digital dapat menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar. Hal ini relevan terutama di era digital saat ini, di mana banyak sektor ekonomi mulai beralih ke platform digital. Namun, perlu juga diingat bahwa peningkatan PAD melalui Perusda tidak boleh hanya berorientasi pada profit semata. Ada tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan, termasuk dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, rencana bisnis yang dibahas sebaiknya mencakup rencana untuk keterlibatan masyarakat dalam proses produksi atau pelayanan yang ditawarkan, sehingga dapat menciptakan dampak positif langsung bagi kehidupan mereka. Akhirnya, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa rencana bisnis ini dapat terwujud dengan baik. Hal ini bisa dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan Perusda, insentif bagi investasi, atau penguatan kapasitas SDM. Kerjasama lintas sektor—antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat—menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Kaltim. Secara keseluruhan, rencana bisnis yang diajukan oleh Perusda BKS dan MMP menuju peningkatan PAD adalah langkah positif yang perlu diikuti dengan tindakan nyata. Dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus terus dilakukan agar tercipta sinergi yang membawa manfaat bagi semua pihak.