Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menguak sosok yang diduga pemilik arena sabung ayam tersebut. Berita mengenai dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas ilegal seperti arena judi sabung ayam tentunya menciptakan keprihatinan yang mendalam di masyarakat. Ketika institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik melanggar hukum, kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dapat terganggu. Dalam kasus ini, nama Kopka B dan Peltu L mencuat, dan publik berharap penyelidikan yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan tersebut. Partai masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) berperan penting dalam mendesak transparansi dan keadilan dalam penyelidikan ini. Keterlibatan mereka menunjukkan adanya perhatian serius terhadap integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Organisasi seperti ICW memperjuangkan akuntabilitas, dan usaha mereka untuk menguak kasus ini penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Lebih lanjut, kasus ini juga menggarisbawahi isu yang lebih luas mengenai budaya inkonsistensi dari penegakan hukum di Indonesia. Jika aparat penegak hukum terlibat dalam aktivitas ilegal, ini mencerminkan bahwa ada sistem yang cacat dan memerlukan reformasi. Masyarakat pantas berharap adanya perubahan yang mendasar agar aparat penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai teladan moral di masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perjudian, khususnya sabung ayam, tetap menjadi praktik yang lekat dalam budaya masyarakat, meskipun diharamkan oleh hukum. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pencegahan. Sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian kepada masyarakat harus dilakukan agar mereka memahami konsekuensi hukum dan sosial dari aktivitas tersebut. Di sisi lain, kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan yang ada terkait perjudian dan korupsi dalam institusi kepolisian. Jika tidak dikelola dengan baik, kejadian ini dapat memperburuk citra kepolisian di mata publik yang sudah sarat dengan skeptisisme. Tentu saja, perhatian masyarakat harus tetap terjaga selama proses penyelidikan berlangsung. Semua pihak harus menunggu hasil penyelidikan yang objektif dan tidak bias, sehingga pelaku yang bersalah dapat ditindak tegas tanpa ada perlakuan istimewa. Harapan ini selaras dengan prinsip hukum bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, tetapi juga menantang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata. Secara keseluruhan, situasi seperti ini tidak hanya menggugah kesadaran akan pentingnya integritas aparatur negara, tetapi juga menjadi refleksi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi tindakan korupsi dan kejahatan. Dengan kolaborasi antara lembaga pengawas, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan setiap dugaan atau kejanggalan dalam sistem dapat segera terdeteksi dan diperbaiki.