Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta pelaku penembakan terhadap tiga polisi di Lampung, agar ditembak mati. Berita mengenai Ahmad Sahroni yang meminta agar oknum TNI terduga penembakan tiga polisi di Lampung ditembak mati menciptakan banyak reaksi di masyarakat. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa situasi yang terjadi telah melanggar norma dan hukum yang berlaku. Penembakan terhadap aparat penegak hukum bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, dan menuntut konsekuensi berat bagi pelakunya adalah hal yang wajar dalam konteks penegakan hukum. Namun, permintaan untuk menembak mati terduga pelaku membawa sisi kontroversial tersendiri. Pidato atau pernyataan yang menyerukan hukuman mati, terutama dalam konteks keadilan yang seharusnya dijalankan melalui proses hukum yang adil, dapat menciptakan efek jera tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai hak asasi manusia. Sebagai negara yang menganut prinsip keadilan, setiap individu seharusnya mendapat hak untuk dibela dan diadili, tidak peduli betapa seriusnya tuduhan yang dihadapi. Tindakan tegas sangat penting, tetapi cara penegakan hukum juga perlu diperhatikan. Masyarakat perlu melihat bahwa negara memiliki sistem hukum yang bekerja secara adil dan transparan. Pendekatan yang emosional atau instingtif bisa saja membawa kita ke arah yang salah, di mana hukum menjadi alat balas dendam bukan untuk keadilan. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum harus mendapatkan respons yang setimpal untuk menjaga wibawa dan integritas institusi kepolisian dan militer. Di luar itu, kasus-kasus seperti ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam menjalankan tugas mereka. Ancaman terhadap keselamatan diri mereka dapat mengganggu fungsi mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, dialog dan reformasi mengenai keamanan dan penegakan hukum perlu menjadi fokus agar kita tidak hanya mengedepankan reaksi, tetapi juga solusi jangka panjang yang lebih konstruktif. Terakhir, penting bagi semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi keamanan—untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dialog terbuka dan kerja sama antar lembaga akan lebih efektif dalam mencegah tragedi tersebut terulang dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk merenungkan kembali tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menciptakan keamanan yang lebih baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.