Soal 2 Oknum TNI Diduga Pengelola Arena Sabung Ayam dan Tembak 3 Polisi, Ini Kata Kapendam II /Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar. Berita mengenai oknum TNI yang diduga terlibat dalam pengelolaan arena sabung ayam dan penembakan tiga polisi tentunya menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi militer, tetapi juga mengkhawatirkan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Ketika anggota TNI terlibat dalam kegiatan ilegal seperti sabung ayam, yang jelas-jelas dilarang oleh hukum, kita harus berpikir tentang sistem pengawasan dan disiplin yang ada dalam institusi tersebut. Tindakan seperti ini menciptakan preseden buruk dan dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap TNI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Terdapat harapan bahwa pihak berwenang, termasuk Kapendam II, dapat menangani kasus ini dengan serius, memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap oknum yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa tindakan kriminal, seperti penembakan terhadap anggota kepolisian, bukan hanya menunjukkan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan ancaman bagi stabilitas sosial. Situasi seperti ini dapat memicu ketegangan antara aparat penegak hukum dan militer, yang seharusnya bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, investigasi yang transparan dan akurat perlu dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa tidak semua anggota TNI terlibat dalam perilaku buruk ini. Banyak anggota yang menjalankan tugasnya dengan baik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara oknum yang melakukan pelanggaran dengan keseluruhan institusi yang memiliki banyak anggota yang profesional dan berdedikasi. Upaya untuk memerangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam militer dan kepolisian harus terus digalakkan. Pendidikan dan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban oleh para anggota TNI dan polisi juga perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Jika tindakan tegas diambil terhadap pelanggar, diharapkan ini menjadi efek jera bagi yang lainnya untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal. Dengan perhatian yang tepat dari pihak berwenang, serta tindakan yang berkelanjutan dalam pengawasan dan penegakan disiplin, kita berharap kasus seperti ini dapat diminimalisir di masa mendatang. Publik juga memiliki peran penting dalam mendukung tindakan anti-korupsi dan pelanggaran hukum, dengan cara melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak segan untuk mengedukasi diri tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.