Namun, untuk bisa melewati jalur itu, pengendara harus merogoh kocek hingga Rp 40.000 untuk biaya lintasan pergi maupun pulang (PP). Berita mengenai jalan putus di Adonara yang membuka peluang adanya pungutan liar (pungli) mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat dalam infrastruktur dan pelayanan publik. Ketika jalan-jalan utama tidak dapat dilalui, masyarakat sering kali terpaksa mencari alternatif, yang bisa saja melibatkan biaya tambahan yang tidak resmi. Pungli adalah masalah yang merugikan dan sering kali muncul di daerah dengan infrastruktur yang buruk. Dalam konteks ini, masyarakat yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi dan kesulitan akses menjadi semakin dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biaya tambahan yang mencapai Rp 40.000 untuk melewati jalan alternatif tentu bisa menjadi beban berat, terutama bagi mereka yang bergantung pada jalur transportasi tersebut untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja, mengangkut barang, atau bersekolah. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani masalah ini. Pertama, diperlukan peningkatan infrastruktur jalan agar aksesibilitas tidak terganggu. Pemerintah juga harus melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli, serta memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka juga sangat penting agar mereka tidak ragu melapor jika menjadi korban pungli. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberdayakan untuk menolak praktik pungli ini. Edukasi mengenai cara melaporkan pungutan liar kepada pihak berwenang bisa membantu menciptakan suasana yang lebih transparan dan akuntabel. Jika masyarakat bersatu dan memiliki keberanian untuk melawan praktik tersebut, hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya pungli di daerah tersebut. Akhirnya, isu jalan putus dan pungli adalah indikator dari kebutuhan yang lebih besar dalam hal sistem yang lebih baik dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan. Kepada pemerintah, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam merencanakan dan membangun infrastruktur, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga mencegah masalah serupa terjadi di masa depan.