Fadia Arafiq tercatat memiliki hutang sebesar Rp 2.684.436.439, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 86.703.030.547. Berita mengenai harta kekayaan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mencapai Rp 86 miliar memang menjadi sorotan publik, terutama di tengah banyaknya isu mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. Besarnya jumlah kekayaan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai asal-usul dan pengelolaan harta tersebut. Di era di mana tuntutan terhadap keterbukaan informasi semakin meningkat, sangat penting bagi pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kekayaan mereka. Kekayaan yang begitu besar bisa memunculkan tudingan negatif, apalagi jika tidak didukung dengan laporan atau penjelasan yang jelas tentang sumber kekayaan tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat berhak untuk meminta klarifikasi, terutama ketika melihat fakta bahwa banyak masyarakat yang masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Situasi ini semakin diperparah dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan yang bersih dan adil. Jika tidak direspons dengan baik, hal ini bisa menjadi bumerang bagi pejabat yang bersangkutan. Tanggapan dari admin media sosial atau staf komunikasi yang diduga memaki netizen menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan cara pejabat atau tim berkomunikasi. Komunikasi yang kurang bijaksana dapat memperburuk situasi dan menciptakan kesan bahwa pejabat tersebut tidak terbuka untuk kritik. Di era digital saat ini, interaksi di media sosial sangat penting dan bisa mempengaruhi citra publik. Oleh karena itu, respons yang tidak profesional dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti pentingnya etika berkomunikasi bagi pejabat publik dan tim komunikasinya. Sebagai pemimpin, seharusnya Fadia Arafiq dan tim-nya dapat menangani kritik dengan cara yang lebih konstruktif. Alih-alih membalas dengan nada marah, mereka seharusnya melihat kritik sebagai masukan yang dapat dijadikan peluang untuk memperbaiki diri dan meningkatkan transparansi. Penting juga diingat bahwa masyarakat berhak untuk mengekspresikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Dalam demokrasi, partisipasi publik adalah hal yang sangat fundamental. Tindakan untuk memaki atau menghina netizen justru akan menghilangkan perasaan empati dan kepedulian dari pemimpin. Sebaliknya, jika Fadia Arafiq mampu menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap masukan, dia dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Akhirnya, keberadaan laporan tentang harta kekayaan pejabat publik juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pejabat yang mereka pilih tidak hanya mengurus kepentingan pribadi, tetapi juga berkomitmen untuk menerapkan program dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang transparan dan integritas, Bupati Pekalongan dapat membuktikan bahwa jabatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyimpan kekayaan, tetapi juga untuk membuat perubahan positif bagi warganya.