Anggaran gaji 13-tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di Kota Mojokerto mencapai Rp Rp 21.870.203.908. Gaji 13 dan TPP bakal dicairkan ke rekening penerima. Berita mengenai pencairan Gaji 13 dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk ASN dan anggota Dewan di Pemkot Mojokerto dengan total anggaran sebesar Rp 21 miliar tentu saja menarik untuk dibahas. Pencairan gaji tambahan seperti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, baik itu ASN maupun anggota Dewan. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka selama ini. Namun demikian, dalam perspektif yang lebih luas, pencairan Gaji 13 dan TPP ini juga harus dievaluasi dari segi keberlanjutan dan sumber pembiayaannya. Ketika pemerintah daerah memutuskan untuk mengeluarkan dana sebesar itu, perlu memastikan bahwa anggaran tersebut tidak mengganggu program-program pembangunan lainnya yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kesejahteraan pegawai penting, tetapi kesejahteraan masyarakat secara umum juga harus menjadi prioritas utama. Dapat dicermati juga, peningkatan tunjangan untuk ASN dan anggota Dewan seringkali menjadi sorotan publik. Masyarakat seringkali mempertanyakan apakah peningkatan gaji dan tunjangan tersebut sejalan dengan pelayanan dan kinerja yang diberikan oleh para aparatur sipil negara dan wakil rakyat. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Keberhasilan Pemkot Mojokerto dalam melakukan pencairan gaji tambahan tentunya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat menyeimbangkan antara memenuhi hak-hak pegawai dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan. Akhirnya, langkah Pemkot Mojokerto dalam mencairkan gaji tambahan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Jika dikelola dengan baik dan transparan, hal ini bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja ASN dan anggota Dewan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana langkah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi para pegawai pemerintah saja. Kinerja dan pelayanan publik harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diambil.