Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud menegaskan bahwa periode kepemimpinan saat ini merupakan momen emas bagi pembangunan Berita mengenai pernyataan Rahmad Masud mengenai APBD Balikpapan yang mencapai lebih dari Rp4 triliun namun kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp10 triliun menggambarkan kondisi keuangan daerah yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta layanan publik yang mendesak. Kesenjangan ini dapat memberikan dampak yang luas terhadap pengembangan kota dan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, terutama dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan efektif. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah harus mampu melakukan prioritas dan alokasi anggaran yang tepat untuk berbagai sektor. Namun, dalam konteks Balikpapan, kesenjangan yang begitu besar dapat menunjukkan bahwa ada masalah dalam perencanaan jangka panjang serta kurangnya dukungan dari pemerintah pusat. Kedua, faktor pendorong kebutuhan pembangunan yang tinggi, seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan ekonomi lokal juga perlu diperhatikan. Balikpapan sebagai kota yang berperan penting dalam sektor energi dan industri, mengalami kebutuhan infrastruktur yang meningkat. Tanpa investasinya yang memadai, perkembangan kota dapat terhambat, dan hasilnya dapat terlihat dalam kualitas hidup masyarakat yang menurun. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mencari inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dapat menjadi salah satu solusi. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan bisa lebih banyak dana yang tersedia untuk proyek-proyek publik penting, sekaligus mengalihkan sebagian risiko ke pihak swasta. Namun, mengandalkan sektor swasta juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai perencanaan dan penggunaan APBD sehingga bisa berkontribusi dalam proses pengawasan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara adil dan efisien. Secara keseluruhan, pernyataan Rahmad Masud adalah panggilan untuk introspeksi dan tindakan nyata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan ini. Dengan strategi yang tepat, diharapkan Balikpapan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan.