Atas kejadian itu BUMDes Fajar Indah mengalami kerugian sebesar Rp142 juta Berita tentang keterlibatan Direktur dan Bendahara BUMDes Fajar Indah dalam skandal dugaan tindak pidana korupsi tentu menjadi perhatian serius. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) seharusnya berfungsi sebagai pendorong ekonomi di tingkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik dan transparan menjadi kunci keberhasilan suatu BUMDes. Ketika ada indikasi korupsi, hal ini tidak hanya merusak integritas individu yang terlibat, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga. Korupsi, dalam bentuk apapun, dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat desa. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum justru berpindah ke tangan individu-individu tertentu, memperparah ketidakadilan ekonomi. Hal ini bisa menghambat kemajuan masyarakat desa dan memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat desa sebagai pemilik BUMDes tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akuntabel mengenai pengelolaan dana dan kegiatan BUMDes. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Langkah hukum yang diambil terhadap Direktur dan Bendahara BUMDes Fajar Indah menjadi momentum penting untuk menegakkan hukum. Proses penyidikan dan pengadilan harus dilakukan secara adil dan transparan, agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum tegak, dan pelaku korupsi tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini juga menjadi sinyal bagi pengelola BUMDes lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan kewaspadaan. Penting untuk mendalami fakta-fakta yang ada dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengawasan pengelolaan BUMDes. Masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam evaluasi dan kontrol terhadap kebijakan serta penggunaan dana BUMDes. Dengan cara ini, diharapkan ke depan akan muncul budaya anti-korupsi yang lebih kuat di tingkat desa. Korupsi sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan masyarakat perlu merumuskan regulasi yang lebih jelas dan efektif untuk mencegah praktik korupsi di tingkat desa. Pembinaan kepada pengelola BUMDes harus dilakukan dengan serius agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola dana dan program agar lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, skandal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMDes Fajar Indah ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk semua pihak. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Hanya dengan cara itu, BUMDes dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian desa.