Selain itu, kata Ratno, dari ratusan honorer tersebut ada yang tidak masuk kerja, tetapi namanya tercatat di OPD terkait Berita mengenai penemuan 125 honorer yang bermasalah di Jember, di mana terdapat nama-nama yang terdaftar di organisasi perangkat daerah (OPD) tetapi tidak pernah masuk kerja, mencerminkan permasalahan yang lebih besar dalam pengelolaan tenaga kerja di sektor publik. Situasi ini bukan hanya menunjukkan ketidakakuratan dalam pendataan pegawai, tetapi juga menyoroti isu integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi. Pertama-tama, adanya honorer yang terdaftar namun tidak hadir bekerja dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sistem rekrutmen dan seleksi yang diterapkan. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses tersebut mungkin tidak berjalan dengan baik, atau terdapat kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja para pegawai. Pemerintah daerah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap pegawai honorer, untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar memberi kontribusi nyata terhadap pelayanan publik. Selain itu, situasi ini juga bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan pegawai honorer yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika ada pegawai yang mendapatkan kompensasi atau pengakuan tanpa berkontribusi, ini bisa menyebabkan demotivasi dan rasa ketidakadilan di lingkungan kerja. Hal ini dapat merusak moral pegawai yang sebenarnya bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan data pegawai sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang dipekerjakan dengan anggaran publik dan bagaimana kinerja mereka. Pemda Jember harus memastikan bahwa semua informasi terkait pegawai, termasuk kehadiran dan kinerja, dapat diakses publik. Ini akan mendorong akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perlu pula ada mekanisme penegakan disiplin yang jelas bagi pegawai honorer yang terdaftar tetapi tidak hadir kerja. Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah tegas, termasuk pemberian sanksi atau pemecatan bagi yang terbukti tidak berkomitmen. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil. Terakhir, pendatan tersebut seharusnya menjadi langkah awal bagi pemda Jember untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pendataan dan pengawasan pegawai, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Penggunaan sistem yang lebih modern dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pegawai honorer di lingkungan pemerintah. Melalui pendekatan yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan masalah seperti yang terungkap dalam berita ini dapat ditangani dengan segera, dan membawa perubahan positif bagi pelayanan publik di Jember.