Namun begitu, pemberian sanksi masih menunggu keputusan inkrach kedua kades ini terbukti bersalah. Berita mengenai sanksi terhadap dua kepala desa (Kades) terpidana yang menunggu keputusan pengadilan merupakan sebuah isu yang menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks pemerintahan desa dan sistem hukum di Indonesia. Ketika seorang kepala desa terlibat dalam perkara hukum dan dijatuhi hukuman, ini tentunya berdampak pada kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Keputusan untuk tetap mempertahankan status mereka sebagai kepala desa hingga ada keputusan hukum yang lebih definitif bisa menjadi hal yang kontroversial. Pertama, penting untuk memahami bahwa kepala desa (Kades) memiliki peran yang vital dalam pemerintahan lokal. Mereka adalah perwakilan masyarakat di tingkat desa dan diharapkan dapat mengayomi serta memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Namun, ketika seorang Kades terjerat dalam masalah hukum, kita perlu mengkaji apakah mereka masih layak untuk memegang jabatan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah tindakan hukum yang diambil bisa memengaruhi integritas dan tugasnya dalam memimpin desa? Di sisi lain, keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso untuk mempertahankan status Kades tersebut mencerminkan prinsip praduga tak bersalah yang mendasari sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini, mereka memiliki hak untuk menunggu keputusan pengadilan yang lebih final sebelum mengambil tindakan yang mungkin permanen, seperti pemberhentian dari jabatan. Ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta yang jelas. Namun, meskipun ada prinsip praduga tak bersalah, DPMD juga harus mempertimbangkan dampak dari situasi ini terhadap masyarakat. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan desa bisa menciptakan ketidakstabilan di dalam komunitas. Masyarakat cenderung merasa ragu dan tidak percaya jika pemimpinnya terlibat dalam masalah hukum. Dalam konteks ini, mungkin ada baiknya jika DPMD mencari solusi alternatif, seperti meminta kepala desa tersebut untuk mengambil cuti sementara sampai ada kepastian hukum. Ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa lebih nyaman meninggalkan jabatan tersebut kepada seorang pelaksana tugas (Plt) yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, ada juga perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem pemilihan kepala desa dan mekanisme pengawasan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa penyaringan kandidat kepala desa perlu lebih diperketat, termasuk pengecekan latar belakang yang lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan agar ke depan, kepala desa yang terpilih adalah sosok yang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga integritas yang tinggi. Akhirnya, isu ini menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah bahwa kepercayaan publik terhadap pemimpin adalah aset yang sangat berharga. Pembangunan kepercayaan ini bukanlah hal yang bisa dicapai dengan instan, dan ketika ada tindakan yang merusak kepercayaan tersebut, setiap pihak harus bertanggung jawab dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini DPMD, harus tetap transparan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam semua langkah yang diambil.