Seorang ayah di Ngawi ditangkap karena memperkosa anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Berita mengenai kasus pelecehan dan pemerkosaan anak oleh orang tua kandungnya sendiri, seperti yang terjadi di Ngawi, adalah sebuah tragedi yang sangat memprihatinkan dan mencerminkan sisi gelap dari masyarakat. Kasus ini bukan hanya menggugah emosi, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai aspek perlindungan anak dan keadilan hukum di Indonesia. Perlakuan yang dialami oleh korban menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengambil bentuk yang paling ekstrim dan merusak, terutama ketika pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi dan membimbing anaknya. Pertama-tama, penting untuk mengamati dampak psikologis jangka panjang yang akan dialami oleh korban. Pengalaman traumatis seperti ini dapat memicu gangguan mental yang serius, seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), depresi, dan gangguan kecemasan. Terlebih lagi, stigma sosial yang sering menyertai kasus-kasus seperti ini dapat membuat korban merasa terisolasi dan tak berdaya. Oleh karena itu, dukungan psikologis yang tepat dan rehabilitasi menjadi aspek penting dalam proses pemulihan mereka. Selanjutnya, kita harus membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia berfungsi dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Masyarakat tentu mengharapkan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil, agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Namun, sering kali, proses hukum menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti, tekanan dari keluarga pelaku, atau bahkan kekurangan pemahaman mengenai hak-hak anak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan penyuluhan tentang perlindungan anak harus menjadi prioritas. Di tingkat preventif, pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak anak perlu diperkuat. Masyarakat harus diajari untuk mengenali tanda-tanda potensi kekerasan dan cara melaporkannya. Selain itu, pihak berwenang perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial untuk menciptakan sistem pelindungan yang lebih efektif bagi anak-anak, terutama mereka yang berada dalam situasi berisiko tinggi. Terakhir, kasus-kasus tragis seperti ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama dalam melindungi anak-anak. Kita perlu membangun budaya di mana anak-anak merasa aman dan terlindungi, dan di mana orang tua maupun wali dapat menjadi contoh yang baik untuk generasi mendatang. Masyarakat harus bersatu dalam melawan kekerasan terhadap anak, tidak hanya dengan sikap dan tindakan, tetapi juga dengan kebijakan yang jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan. Kita berharap, dengan perhatian yang lebih besar terhadap isu ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi anak-anak di seluruh Indonesia.