Johanis Tanak juga berujar pemerintah tidak usah menyediakan makanan untuk para koruptor saat ditahan di sana. Berita mengenai usulan Wakil Ketua KPK yang setuju dengan ide Prabowo untuk membangun penjara di pulau terpencil dan tanpa makanan menyentuh banyak aspek, mulai dari sistem hukum hingga etika dalam penegakan keadilan. Usulan ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, ada pandangan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menangani koruptor dan pelanggar hukum yang merugikan negara. Namun, di sisi lain, ide tersebut dapat menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait hak asasi manusia dan moralitas dalam sistem peradilan. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa penjara seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana, bukan hanya sebagai tempat untuk menghukum. Ide untuk menempatkan narapidana di lokasi yang terpencil dan tidak memberi mereka akses terhadap kebutuhan dasar jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip manusiawi yang seharusnya menjadi fondasi sistem penegakan hukum. Penjara juga harus menjaga martabat manusia, meskipun mereka adalah pelanggar hukum. Dengan mengabaikan hak-hak dasar narapidana, kita berpotensi menetapkan preseden berbahaya yang dapat disalahartikan di masa depan. Selanjutnya, pendekatan semacam ini dapat memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Banyak negara telah berusaha untuk meningkatkan kondisi penjara dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Usulan untuk menciptakan penjara yang ekstrem dapat dilihat sebagai kemunduran dalam komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia. Menghadapi sorotan dunia internasional, kita seharusnya lebih fokus pada reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Ada pula khawatir bahwa jika ide ini diimplementasikan, dapat muncul penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Sistem hukum yang otoriter dapat muncul jika pemerintah diberi kekuasaan untuk menempatkan individu di lokasi-lokasi yang tidak manusiawi tanpa pengawasan yang cukup. Hal ini juga berisiko menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar. Di sisi positif, jika usulan ini dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi, terdapat banyak metode lain yang lebih efektif dan berperikemanusiaan untuk mencapai tujuan tersebut. Berinvestasi dalam pendidikan, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, dan memperkuat institusi hukum adalah langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Pendek kata, meskipun tujuan untuk memberantas korupsi dan tindakan kriminal patut diapresiasi, cara dan metode yang diusulkan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penerapan hukum yang adil dan manusiawi adalah esensial untuk membangun masyarakat yang lebih baik.