Dengan adanya kebijakan WFA, ASN perkantoran pemerintah yang akan mudik mendapat kesempatan libur lebih lama, minimal 15 hari. Berita mengenai libur panjang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru pada tahun 2025 yang menjadwalkan waktu libur Lebaran selama 15 hari, dari 24 Maret hingga 7 April, serta 19 hari untuk guru, menarik perhatian banyak pihak. Kebijakan ini, jika benar-benar dilaksanakan, akan memiliki dampak signifikan bagi berbagai aspek, mulai dari kinerja pegawai negeri, pelayanan publik, hingga dampak ekonomi di sektor-sektor terkait. Salah satu sisi positif dari long weekend atau libur panjang ini adalah adanya kesempatan bagi ASN dan guru untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. Dalam dunia kerja yang sering kali menuntut, waktu istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan adanya waktu yang lebih panjang untuk berlibur, diharapkan pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat dan produktivitas yang lebih tinggi setelah masa liburan. Namun, di sisi lain, libur yang terlalu panjang juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Bagi sektor publik, khususnya layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, liburan yang terlalu panjang dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Misalnya, jika ASN yang bertanggung jawab dalam pelayanan administratif atau kesehatan banyak yang libur, ini bisa menyebabkan penumpukan pekerjaan atau bahkan menghambat akses masyarakat terhadap layanan penting. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan perencanaan yang matang agar pelayanan publik tetap berjalan meski dalam masa libur. Selain itu, ekonomi lokal dan sektor bisnis juga bisa terpengaruh oleh libur panjang ini. Meskipun beberapa sektor, seperti pariwisata, mungkin akan mendapatkan manfaat dari peningkatan jumlah wisatawan, namun bagi bisnis yang bergantung pada aktivitas harian masyarakat, seperti pasar atau toko, libur yang terlalu panjang bisa jadi kurang menguntungkan. Penting untuk melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat agar semua pihak bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini dengan baik. Di samping itu, ada juga pertimbangan dari segi pendidikan dan pembelajaran. Dengan liburan yang lebih lama bagi guru, ada potensi untuk kehilangan momentum dalam pembelajaran, terutama jika tidak ada persiapan yang matang dalam bentuk materi atau kegiatan yang bisa dilakukan siswa selama liburan. Ini dapat mempengaruhi progres belajar siswa dan hasil akademis mereka. Oleh karena itu, penting bagi dinas pendidikan untuk mencari solusi yang tepat, mungkin dengan memberikan pembelajaran jarak jauh saat periode libur, agar siswa tetap terlibat dalam proses belajar. Dengan berbagai pro dan kontra yang ada, langkah bijak dari pemerintah adalah melakukan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum mengesahkan kebijakan seperti ini. Dialog yang terbuka akan membantu menemukan titik keseimbangan yang bisa menguntungkan semua pihak, menjaga produktivitas ASN dan guru, serta memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.