Menteri HAM Natalius Pigai meminta aktivis yang gerudunk rapat RUU TNI tak diproses hukum, kasusnya diselesaikan lewat mediasi Berita mengenai permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar polisi tidak memproses hukum aktivis yang menggeruduk rapat RUU TNI memunculkan beberapa perspektif penting tentang kebebasan berekspresi dan pemeliharaan ketertiban publik. Dalam konteks demokrasi, tindakan aktivis yang berunjuk rasa adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, dan seharusnya dilihat sebagai hal yang positif. Keterlibatan warga dalam urusan publik merupakan salah satu tanda sehatnya sebuah demokrasi, di mana masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan menuntut transparansi. Namun, di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban. Unjuk rasa yang dilakukan di luar batasan yang ditetapkan bisa berpotensi menggangu jalannya proses legislasi atau membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi aparat keamanan untuk bisa memilah antara demonstrasi yang damai dan tindakan yang dapat menyebabkan kerusuhan. Dalam hal ini, permintaan Menteri HAM untuk tidak memproses hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional para aktivis, serta mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Sikap Menteri HAM ini juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendorong budaya dialog dan mengurangi intensitas konflik antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, tindakan represif terhadap aktivis justru akan memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan yang lebih besar. Dengan mengedepankan pendekatan dialogis, diharapkan hal ini bisa menciptakan ruang bagi diskusi yang lebih terbuka dan inklusif mengenai RUU TNI dan isu-isu lain yang berkaitan. Namun, pemerintah juga perlu secara proaktif memberi ruang bagi sosialisasi dan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait RUU TNI ini. Ada baiknya pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif tetapi juga akomodatif terhadap kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan akan menciptakan legitimasi terhadap keputusan yang diambil, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam kesimpulannya, permintaan Menteri HAM agar polisi tidak menindak lanjutai aksi para aktivis menunjukkan komitmen untuk menjaga hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, guna mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi bangsa. Ke depan, penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara ketertiban dan hak berekspresi, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan satu sama lain.