Revisi UU TNI ini mengatur posisi di kementerian dan lembaga negara yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus pensiun dari dinas kemiliteran Berita mengenai revisi RUU TNI yang segera disahkan dan mencakup 15 posisi yang bisa diisi oleh prajurit aktif adalah sebuah langkah penting dalam perkembangan struktur ketahanan nasional. Revisi ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aktifnya prajurit dalam berbagai sektor. Salah satu aspek positif dari revisi ini adalah pemberian peluang lebih banyak bagi prajurit aktif untuk terlibat dalam berbagai posisi strategis. Hal ini dapat mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja TNI, sekaligus memperkuat integrasi antara militer dengan aspek pemerintahan dan masyarakat sipil. Dengan prajurit aktif yang ditempatkan dalam posisi strategis, diharapkan mereka dapat menghadirkan perspektif yang lebih dinamis dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Namun, langkah ini juga menuntut perhatian terhadap tantangan yang mungkin muncul. Salah satunya adalah potensi tumpang tindih peran antara TNI dan institusi sipil, yang bisa memicu konflik kepentingan atau kebingungan dalam hal komando dan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa peran TNI dalam posisi tersebut tetap sesuai dengan mandat yang dipegang, tanpa mengurangi otoritas atau fungsi dari lembaga sipil lainnya. Di sisi lain, penempatan prajurit aktif dalam 15 posisi tersebut juga bisa menjadi wujud nyata dari sinergi antara militer dan sipil. Sinergi ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi pembangunan bangsa. Hal ini juga dapat membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih baik antara TNI dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menghadapi tantangan keamanan dan sosial yang ada. Dari perspektif masyarakat, penting bagi publik untuk mendukung dan mengawasi implementasi dari revisi RUU TNI ini. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau kritik dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, revisi ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan pemerintah semata, tapi juga merupakan hasil dari dialog dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, revisi RUU TNI adalah langkah maju, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan dari semua pihak untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan revisi ini dapat memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.