Pada tahun 2022 silam, David Roni Ganda Sinaga yang diduga mabuk menganiaya seorang warga bernama Khalik Fazduani. Berita mengenai David Roni Ganda, anggota DPRD Medan yang terlibat dalam peristiwa baku hantam di toilet, mencerminkan masalah serius dalam etika dan perilaku publik yang seharusnya dipegang oleh seorang wakil rakyat. Sebagai anggota dewan, seorang politisi diharapkan menjadi teladan dalam perilaku dan sikapnya, baik di ruang publik maupun di kehidupan sehari-hari. Ketika seorang anggota DPRD terlibat dalam tindakan kekerasan, ini tidak hanya mencoreng nama baiknya sendiri, tetapi juga institusi yang ia wakili. Peristiwa seperti ini mengungkapkan tantangan yang lebih besar terkait dengan integritas dan moralitas pejabat publik. Ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dan terlibat dalam konfrontasi fisik adalah indikator bahwa ada masalah yang lebih dalam terkait dengan kepemimpinan dan pengelolaan konflik. Selaku wakil rakyat, seharusnya David Roni Ganda mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih konstruktif dan damai, bukan melalui kekerasan. Lebih lanjut, tindakan penganiayaan yang pernah dilakukannya menunjukkan pola perilaku yang meresahkan. Ini patut dipertanyakan, apakah ada dukungan atau pengawasan yang cukup dalam proses seleksi dan penempatan para anggota dewan? Masyarakat perlu memiliki kepercayaan bahwa wakil mereka adalah individu yang mampu mengambil keputusan yang baik dan menangani situasi dengan bijaksana. Ketika berita seperti ini muncul, itu dapat menimbulkan skeptisisme dan kekecewaan di kalangan masyarakat terhadap sistem politik. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam memberitakan kejadian-kejadian seperti ini. Penyajian berita harus dilakukan secara berimbang, memberi konteks yang tepat, dan tidak hanya fokus pada sensasi semata. Pemberitaan yang bertanggung jawab dapat mendidik masyarakat mengenai tindakan yang dapat diambil terhadap anggota dewan yang melanggar norma-norma hukum dan sosial. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai bagaimana menyikapi kasus-kasus seperti ini. Apakah perlu ada mekanisme disiplin yang lebih ketat bagi anggota DPRD? Apakah perlu ada upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter dan keterampilan manajemen konflik di kalangan politisi? Semua ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh stakeholder terkait. Akhirnya, insiden ini memberikan refleksi bagi kita semua mengenai pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan jabatan publik. Sementara kita menantikan langkah-langkah yang diambil oleh partai politik dan pemerintah untuk menangani situasi ini, kita juga diingatkan untuk terus berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil kita. Masyarakat yang kritis dan aktif adalah kunci bagi terwujudnya sistem demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.