Menteri HAM Natalius Pigai menilai peradilan militer lebih efektif dalam kasus hukum. Berita mengenai pernyataan Natalius Pigai, yang menyatakan "Saya Bukan Hakim" ketika ditanya tentang kasus penembakan tiga polisi, menunjukkan kompleksitas dalam diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini sering kali memunculkan berbagai perspektif dan tanggapan yang beragam, mengingat situasi keamanan dan hak asasi manusia sering kali saling berkaitan, terutama di negara dengan konteks sosial dan politik yang beragam seperti Indonesia. Pernyataan Pigai menunjukkan sikap hati-hati dalam menanggapi isu yang sangat sensitif ini. Dalam konteks hukum, memang benar bahwa masing-masing individu tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan atau membuat vonis tanpa adanya pemeriksaan fakta dan proses hukum yang tepat. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan memastikan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial dan moral kita dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di satu sisi, ada argumen bahwa sebagai masyarakat kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum. Kejadian kekerasan yang melibatkan polisi dapat memicu keprihatinan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Pigai mungkin ingin menekankan pentingnya proses peradilan yang adil dan independen untuk menangani kasus-kasus semacam ini agar keadilan dapat ditegakkan. Namun, di sisi lain, sikap yang terlalu berhati-hati ini bisa dianggap sebagai penghindaran dari tanggung jawab untuk bersuara mengenai pelanggaran HAM. Dalam banyak kasus, jika tidak ada penyelesaian atau jika tindakan aparat penegak hukum tidak transparan, individu atau organisasi yang mendukung HAM mungkin merasa perlu untuk mengangkat suara dan mengeksplorasi isu-isu tersebut secara lebih kritis. Terdapat risiko bahwa keheningan atau ketidakberanian untuk mengakui masalah dapat memperburuk situasi dan mengabaikan kebutuhan untuk reformasi dalam penegakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia secara bersamaan. Pemisahan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM adalah hal yang krusial, namun sering kali sulit dicapai. Maka, sangat penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkup yang memungkinkan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kesimpulannya, pernyataan Natalius Pigai dapat dipahami sebagai refleksi dari situasi yang kompleks di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Mendorong dialog yang lebih terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu ini, serta mendukung sistem hukum yang transparan dan akuntabel, menjadi langkah penting bagi suatu bangsa untuk maju dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia semua warganya.