Ratusan mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi mengadang mobil yang membawa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Berita mengenai dialog antara Menteri Hukum dan HAM, Supratman, dengan mahasiswa Trisakti mengenai revisi UU TNI tentunya menciptakan ruang untuk diskusi penting mengenai keberlanjutan kebijakan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai representasi dari kalangan pemuda memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesadaran politik dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertama, penting untuk dicatat bahwa revisi UU TNI adalah isu yang sangat sensitif dan seringkali memicu pro dan kontra di masyarakat. Pada satu sisi, ada kebutuhan untuk memperbarui regulasi agar sejalan dengan tuntutan zaman dan dinamika yang ada. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa revisi ini dapat mengarah pada penguatan militerisme dalam struktur pemerintahan, yang mungkin berdampak pada demokrasi dan hak asasi manusia. Diskusi seperti yang diadakan dengan mahasiswa adalah langkah positif untuk menjembatani pemahaman antara pemerintah dan publik mengenai isu tersebut. Kedua, mahasiswa sebagai agent of change memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menuntut transparansi dalam proses legislasi. Pertemuan seperti ini seharusnya bukan hanya formalitas, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat pertanyaan kritis terkait substansi revisi UU TNI. Ini juga mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya, dialog tersebut juga mengindikasikan perlunya keterbukaan dari pemerintah dalam merespons aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Keterlibatan aktif dari pihak kementerian dalam diskusi publik akan menciptakan iklim yang lebih demokratis dan akuntabel. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjelaskan dengan jelas tujuan dan manfaat dari setiap revisi yang diusulkan agar tidak menimbulkan kebingungan atau kecurigaan di kalangan masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat umum harus mempersiapkan diri dengan penelitian dan pemahaman yang mendalam sebelum mengajukan pertanyaan atau kritik. Edukasi politik yang baik akan membekali mereka dengan argumen yang kuat dalam mendiskusikan isu-isu sensitif seperti ini. Hal ini penting agar perdebatan tidak hanya bersifat emosional tetapi juga berbasis pada fakta dan analisis yang komprehensif. Dengan demikian, pertemuan ini seharusnya menjadi awal dari keterlibatan yang lebih luas antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dalam membahas isu-isu strategis negara. Dialog yang konstruktif dapat menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan harmonis bagi tantangan yang dihadapi, termasuk dalam konteks revisi UU TNI. Melalui proses ini, kita dapat berharap untuk mencapai keseimbangan yang memadai antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi.