Tak ada pasal dalam UU MD3 yang menyebut metode sidak sebagai alat pengawasan resmi DPR. Berita mengenai 'Gimik Politik di Balik Kerajinan Anggota DPR Melakukan Sidak' mencerminkan dinamika politik yang sering kali muncul di Indonesia. Sidak, atau inspeksi mendadak, merupakan tindakan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Namun, ketika sidak dilakukan secara berlebihan dan terlihat tidak tulus, ia bisa menjadi sorotan masyarakat dan media, dituding sebagai gimik politik semata. Pertama-tama, perlu diakui bahwa sidak memang memiliki peran penting dalam pengawasan. Dalam konteks anggota DPR, sidak seharusnya menjadi upaya untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai rencana dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, jika sidak tersebut hanya dijadikan momen untuk menarik perhatian publik dan media, maka makna sebenarnya dari tindakan tersebut pun menjadi samar. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa sidak yang terkesan gimik justru dapat merugikan kredibilitas institusi legislatif itu sendiri. Misalnya, jika sidak dilakukan dengan terburu-buru tanpa persiapan yang matang, hasil yang dicapai cenderung tidak akurat dan bisa menyesatkan. Publik akan semakin skeptis terhadap niat baik anggota DPR yang lebih memilih untuk tampil sebagai pahlawan sesaat dibandingkan melakukan kerja yang berkelanjutan untuk perbaikan sistem. Selanjutnya, publik memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyatnya. Jika sidak menjadi ajang pamer, tanpa ada lanjutan yang signifikan, masyarakat bisa merasa bahwa suara dan aspirasi mereka tidak didengar. Ini bisa berujung pada apatisme politik, di mana masyarakat merasa tidak ada gunanya untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengingat tindakan yang dilakukan oleh wakil mereka tidak membawa perubahan yang nyata. Akhirnya, penting bagi anggota DPR untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Alih-alih menggunakan sidak sebagai alat politik, sebaiknya mereka lebih fokus pada upaya-upaya nyata yang membawa manfaat langsung bagi rakyat. Pengawasan yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab jauh lebih penting daripada sekedar menciptakan gimik politik yang tidak menghasilkan keuntungan jangka panjang. Secara keseluruhan, sidak seharusnya dimaknai dengan serius dan menjadi bagian dari etika kerja yang baik. Ketulusan dalam menjalankan tugas dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik pribadi adalah langkah yang harus diambil untuk menciptakan perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.