Sektor pariwisata juga menjadi perhatian khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud-Seno Aji Berita mengenai upaya Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendorong kemajuan 111 desa wisata melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Desa Wisata dan Budaya membawa angin segar bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Provinsi Kaltim, yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional. Fokus pada pengembangan desa wisata merupakan langkah strategis untuk mendiversifikasi penawaran pariwisata, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan menjadikan desa-desa sebagai destinasi wisata, masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi daerah, meningkatkan penghidupan mereka, dan melestarikan warisan budaya yang ada. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya, seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, dan atraksi budaya, yang dapat menarik pengunjung dan menciptakan pengalaman yang autentik. Pergub ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk kebijakan dan program-program yang mendukung desa wisata. Dengan adanya regulasi yang jelas, akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Ini juga membuka peluang bagi kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk investasi dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan, seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum. Namun, tantangan dalam implementasi Pergub ini tentu ada. Pertama, perlu adanya pelatihan dan pembekalan pengetahuan bagi masyarakat di desa-desa terkait pengelolaan dan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, potensi desa wisata tidak akan maksimal. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terlalu banyak fokus pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Selain itu, keberhasilan program ini juga tergantung pada promosi yang efektif. Masyarakat luas perlu mengetahui keberadaan desa-desa wisata ini sehingga mereka tertarik untuk berkunjung. Dispar Kaltim harus mampu menciptakan strategi pemasaran yang tepat dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial, website resmi, dan kolaborasi dengan influencer bisa menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan visibilitas desa-desa wisata. Dengan langka-langkah yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, pengembangan desa wisata di Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan semoga dapat menjadi model yang diadopsi oleh provinsi lainnya di Indonesia.