Mengabaikan protes dan kritik yang berdatangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU TNI jadi undang-undang Berita mengenai pengesahan revisi Undang-Undang TNI oleh DPR RI adalah sebuah langkah yang menuai berbagai reaksi publik. Sebagai salah satu lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengubah undang-undang, keputusan DPR ini pada dasarnya mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan strategis negara, meskipun terdapat kritik yang menyertainya. Dalam melihat fenomena ini, penting untuk memahami konteks di mana revisi ini dilakukan. Revisi UU TNI dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat posisi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks. Isu-isu seperti terorisme, separatisme, hingga ancaman siber adalah bagian dari potret tantangan yang dihadapi. Namun, di sisi lain, pengesahan undang-undang ini juga harus diperhatikan dari segi aspek HAM dan demokrasi, di mana perlu ada jaminan bahwa kekuasaan militer tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Kritik yang datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM dan lembaga swadaya masyarakat, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuatan militer yang terlalu besar sering kali berpotensi menciptakan kondisi di mana norma-norma hukum dan hak asasi manusia terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada keamanan semata, tetapi juga pada perlindungan hak-hak sipil. Di sisi lain, keputusan ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan tuntutan untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Proses legislatif yang tidak transparan dan minim partisipasi publik dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil perlu diadakan untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan dan berdampak positif bagi semua pihak. Ke depan, tantangan bagi DPR dan TNI adalah bagaimana menerapkan undang-undang ini secara bijaksana. Pengawasan publik yang ketat dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari implementasi undang-undang ini. Apabila transparansi dan akuntabilitas tidak dijadikan prioritas, maka potensi konflik antara TNI dan civil society dapat berkembang dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi stabilitas nasional. Secara keseluruhan, pengesahan revisi UU TNI adalah langkah yang perlu ditindaklanjuti dengan cermat dan bijaksana. Diperlukan sebuah sistem dan mekanisme yang solid untuk memastikan bahwa revisi ini tidak hanya menguntungkan aspek keamanan, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Integrasi antara kekuatan militer dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di Indonesia.